PDIP: Masyarakat Silakan Tonton Film G30S/PKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jelang 30 September 2018, polemik pemutaran film Gerakan 30 September/PKI atau G30S/PKI muncul. Menyikapi hal itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempersilakan masyarakat atau kelompok manapun untuk menonton film G30S/PKI.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak ada yang salah jika masyarakat menonton film sejarah tersebut. Namun, ia mengajak agar masyarakat belajar dari berbagai kejadian yang menyangkut perjuangan para pendiri bangsa.

"Kita melihat ya, nonton itu sah-sah saja. Saya saja dulu setiap tahun menonton karena dulu itu hanya ada TVRI dan diputarkan film itu. Bahkan sampai kepulan asapnya pun kita hafal," kata Hasto di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Menurut dia, film sejarah seperti G30S/PKI dapat memunculkan semangat persatuan masyarakat agar negara lebih beradaulat. Bahkan, PDIP mendorong agar film nasional dengan narasi persatuan lebih diperbanyak.

Film G30 S PKI (ilustrasi)

Pada saat Indonesia memasuki era Orde Baru, Hasto mengatakan stasiun TVRI selalu memutar ulang film tersebut setiap tanggal 30 September. Selanjutnya, memasuki era Reformasi ada suatu upaya untuk melihat kejadian-kejadian sejarah secara jernih.

Dalam konteks itu, Hasto menyatakan perlunya menghadirkan film-film bernarasi persatuan nasional. Namun, yang tidak didominasi oleh konflik.

"Misalnya film-film soal pembacaan detik-detik proklamasi, Sumpah Pemuda, tentang Hari Santri, dan 10 November. Itu kan hal bagus karena bagaimana nation and character building itu sangat penting," ujarnya.

Oleh karena itu, Hasto menekankan, bahwa isu musiman menjelang peringatan peristiwa G30S/PKI bisa ditanggapi secara bijak. Yakni, belajar dari masa lalu untuk kemudian melakukan langkah-langkah rekonsiliasi dalam menatap masa depan.

“Harus diingat, Indonesia diakui oleh berbagai negara dalam melakukan rekonsiliasi. Indonesia dilibatkan dalam mendamaikan konflik saudara di Kamboja. Begitu pun dalam berusaha mendamaikan konflik Korea Selatan-Korea Utara. Terbukti di Asian Games terakhir di Jakarta, delegasi kedua negara muncul bersama-sama saat upacara pembukaan,” kata dia.

Isu PKI diprediksi muncul sebagai 'penumpang gelap' di Pilpres 2019 mendatang. Demikian disampaikan Direktur EmrusCorner, Emrus Sihombang.

Menurut Emrus, bukan hanya dalam pilpres, di setiap dinamika politik penumpang gelap merupakan sesuatu yang niscaya dan selalu ada. Hal itu tidak terbatas pada dinamika politik nasional semata, tetapi juga mewarnai dinamika politik daerah.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikan,” kata Emrus dalam diskusi publik bertema “Waspada Penumpang Gelap Pilpres 2019” di Hotel Grand Alia Prapatan, Jalan Prapatan, No 28 Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (24/09).

Ikuti Whatsapp Channel Republika