REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menegaskan, sejumlah menteri kabinet kerja yang masuk ke tim pemenangan tetap mengutamakan tugas kenegaraan. Presiden Joko Widodo akan bijak dalam membedakan urusan negara dan kampanye.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Johnny G Plate mengatakan, menteri yang terlibat tidak masuk ke struktur TKN. Namun, mereka akan menjadi juru kampanye (Jurkam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU.
“Misalnya, apabila menteri merasa kosong waktunya di hari libur dan hanya dibolehkan izin satu hari kerja dalam seminggu,” kata Johnny di Posko Cemara 19, Menteng. Jakarta Pusat, Jumat (28/9).
Meski demikian, lanjut Johnny, pejawat Joko Widodo akan mengarahkan para menteri tersebut untuk mengutamakan pekerjaan sebagai menteri. Tugas menjadi Jurkam dilakukan jika menteri yang bersangkutan memiliki waktu yang tidak menganggu pekerjaan. Oleh karena itu, kata Johnny, para menteri dibrikan kesempatan untuk menentukan waktu masing-masing.
“Mereka diberikan kesempatan dan kelonggaran untuk menggunakan waktu dengan baik,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Ahmad Muzani mengkritisi masuknya sejumlah menteri dan ketua lembaga negara dalam TKN Jokowi-Ma’ruf. Muzani menilai seharusnya menteri fokus pada tugas membantu presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan kepada rakyat.
"Pilpres itu adalah masalah politik dan tentu saja mestinya seorang menteri itu tidak dibebankan kepada beban-beban politik, supaya berkonsentrasi kepada tugas Pemerintahan," ujar Muzani.
Muzani pun meyakini tugas pokok menteri akan terganggu jika mereka masuk dalam tim kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, konsentrasi menteri akan terpecah dari tugas pokok kenegaraan dengan pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Saya kira tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bisa dalam kepentingan politik, dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani.
Oleh karena itu, ia menilai tidak tepat jika menteri benar-benar terlibat dalam tim pemenangan di Pilpres 2019. Meskipun menurutnya, secara aturan tidak ada larangan menteri masuk dalam tim kampanye pasangan calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika