REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional pemenangan pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin mendukung penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai, hal itu akan meningkatkan kualitas pemilu secara nasional.
"KPU sedang bekerja melakukan verifikasi dan saya kira memang harus dipastikan bahwa tidak ada DPT bermaslaah termsuk didalamnya DPT ganda, ini penting agar kualitas pemilu semakin hari semakin baik," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa (2/10).
Menurut Karding, berdasarkan informasi yang ada, kegandaan pemilih terjadi rata-rata memang karena persoalan teknis, alat dan lain sebagainya. Dia mengimbau, agar permasalahan yang ada dibenahi agar penyelenggaraan pemilu yang akan datang menjadi lebih baik.
"Jadi kita dorong KPU, partai, dukcapil, bawaslu untuk memastikan betul jangan sampai pada pemilu yang akan datang masih ditemukan DPT bermasalah termasuk misalnya DPT ganda," katanya.
Sebelumnya KPU mengatakan, masih ada sekitar 1,1 juta data pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap hasil perubahan (DPTHP). KPU mulai melakukan pencermatan data pemilih ganda pada Senin (1/10).
KPU bersama Bawaslu, Ditjen Dukcapil dan perwakilan Parpol sudah melakukan pencermatan bersama terhadap data DPTHP yang saat ini sudah ada. Data DPTHP yang dimaksud sementara ini berjumlah 184 juta pemilih.
KPU menggunakan analisis mendasarkan pada elemen NIK, Nama dan Tanggal Lahir yang identik untuk menemukan kegandaan yang ada. Ketiga elemen tersebut menjadi basis analisis kegandaan dengan menggabungkan seluruh data dalam lingkup Kabupaten/Kota.
Berdasarkan data yang diterima dari KPU total pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 185.732.093 penduduk. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7201 kecamatan dan 83370 kelurahan/desa di Indonesia. Ratusan juta warga itu nantinya akan memberikan suara mereka di 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Terdapat sekitar 2.049.791 warga indonesia yang berada di luar negeri masuk dalam DPT. Data didapat dari 130 kantor perwakilan negara di luar negeri. Mereka nantinya jakan mencoblos di 620 TPS dengan jumlah pemilih TPS sebesar 517.128 warga. Pemerintah juga menyiapkan 1.501 kotak suara keliling dan 269 pos dengan total pemilih masing-masing berjumlah 808.962 dan 723.701.