REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 148,4 juta penduduk terpapar bahaya gempa bumi dan 3,8 juta penduduk terpapar bahaya tsunami. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya mitigasi bencana.
Sutopo mengatakan mitigasi bencana, khususnya tsunami, perlu dilakuakn karena ketersediaan waktu untuk menyelamatkan diri sangat sempit. Ia menyebutkan golden time atau ketersediaan waktu untuk menyelamatkan diri bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami sejak gelombang datang hanya kurang dari satu jam.
Bahkan, ia mengatakan, hanya dalam waktu 30-40 menit karena tsunami di Indonesia bersifat lokal "Bersifat lokal artinya sumber gempa pemicu tsunami berada di sekitar wilayah Indonesia. Itulah pentingnya mitigasi bencana tsunami," kata dia.
Mitigasi ini untuk menyiapkan warga menghadapi bencana. Ia mengatakan, pada akhirnya bencana akan menimbulkan korban jiwa. Namun, kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalisir kalau warga dalam kondisi siap.
"Menyiapkan menghadapi bencana yang nanti akan datang. Kapan? Ya kita tidak tahu. Kan tidak bisa diprediksi, tetapi Kita harus siap,“ tutur dia.
Mitigasi tersebut baik berupa mitigasi struktural yang terkait dengan alat-alat maupun dalam menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana. Namun, Sutopo mengakui ada kendala dalam melakukan mitigasi bencana, yakni anggaran dari pemerintah yang terus mengalami penurunan.
Dulu, ia menyebutkan, anggaran untuk mitigasi bencana pernah mencapai hampir Rp 2 triliun. Saat ini, hanya Rp 700 miliar. Menurut Sutopo, dengan anggaran yang semakin kecil setiap tahunnya, kemampuan Indonesia dalam memitigasi bencana pun ikut berkurang.
"Soal anggaran ini kita akan bicarakan bersama dengan DPR. Persetujuan tentang anggaran melalui DPR dan pemerintah. Kalau BNPB sudah mengajukan jauh-jauh hari. Namun dalam praktiknya setiap tanun justru mengalami penurunan," kata Sutopo.
Selain soal dana, persoalan lainnya, yakni minim riset. Sejak 1629 hingga 2018, Sutopo mengatakan, setidaknya telah terjadi 176 kali tsunami besar maupun kecil.
Sejarah gempa dangkal yang membangkitkan tsunami menujukkan kawasan Timur Indonesia lebih rawan tsunami. "Namun masih minim riset, sarpras tsunami, sosialisasi, dan mitigasi tsunami, baik struktural ataupun nonstruktural," kata Sutopo.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko juga mengatakan masyarakat perlu disadarkan lagi soal mitigasi bencana. "Masyarakat Indonesia perlu disiapkan menghadapi segala kemungkinan bencana," kata dia, Selasa (2/10).
Mitigasi bencana ini bisa dimulai dengan menggunakan data kegempaan yang ada. Misalnya, Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang disusun oleh Pusat Studi Gempa Nasional bisa menjadi landasan kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
Pengetahuan soal bencana juga bisa meminimalisir kabar yang memunculkan kepanikan. Misalnya, pesan berantai di media sosial mengenai prediksi gempa dahsyat di Pulau Jawa.
Peneliti Geologi Kegempaan LIPI Danny Hilman mengatakan potensi gempa di Indonesia besar. Begitu pula dengan Pulau Jawa. "Potensi gempa itu ada, tetapi kapan terjadinya itu kita tidak tahu," kata Danny.
Indonesia berada dalam kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang aktif. Indonesia menjadi pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi tektonik membuat sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami banyak kejadian gempa.
Selain itu Indonesia juga terletak di kawasan sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika