REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke- 18 Provinsi Banten, di DPRD Provinsi Banten, Kamis (4/10). Dalam sambutannya, Tjahjo berharap di usia Provinsi Banten ke-18, menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan bidang sosial kemasyarakatan
“Saya kira di usia sekarang menginjak 18 Tahun berdirinya Provinsi Banten harus mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. Karena tujuan pemekaran penguatan otonomi daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id.
Menurut Tjahjo, Banten merupakan provinsi strategis, dan menunjang ibukota. Ia juga berp4esan agar konsolidasi demokrasi di Provinsi Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu serentak 2019 harus segera dilakukan.
“Ini bagian sebuah proses, Gubernur Banten (Wahidin Halim) dua periode menjadi Wali Kota, mantan Anggota DPR RI juga, sekarang menjadi Gubernur Banten. Beliau saya yakin secara komprehensif sudah punya pemikiran dan gagasan landasan yang sesuai aturan mekanisme tata kelola pemerintahan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana DPRD, semua tokoh masyarakat, temen Pers mendukung dengan baik karena stabilitas adalah kunci membangun demokrasi kita,” ujarnya.
Tjahjo menambahkan, Pemprov Banten bersiap menghadapi agenda politik nasional pada Pemilu Serentak 2019. Kunci menjelang Pemilu Srentak 2019 dengan meningkatkan partisipasi politik.
“Mari kita lawan namanya politik uang, kita lawan kampanye yang berujar fitnah, hasutan, hoax dan sebagainya,” ujarnya.
Tjahjo juga mengingatkan jajaran Pemprov Banten mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban daerah terutama masalah terorisme dan radikalisme. Apalagi posisi Banten yang strategis sebagai lokasi transit penghubung Jakarta dengan Sumatera, Jawa Baraet dengan Jakarta. “Saya kira ini, Gubernur Banten juga punya jaringan dengan Forkopimdanya untuk mengantisipasi setiap ancaman keamanan dan ketertiban daerahnya ,” paparnya.