Sabtu 06 Oct 2018 00:01 WIB

JK: Evakuasi Jangan Gantungkan Diri ke Pemerintah

Hukum Islam itu kalau ada yang meninggal mesti fardu khifayah untuk semuanya.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla
Foto: Biro pers wapres
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Hingga sepekan pascagempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi, masih ada wilayah yang belum terevakuasi. Akses masuk ke wilayah bencana dianggap menjadi kendala terbesar belum semua korban terevakuasi. Terutama, wilayah yang terdampak gempa dan likuifaksi (mencairnya tanah) yang mengubur bangunan seolah tenggelam ditelan bumi juga belum dievakuasi para korbannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir meninjau penanganan gempa dan tsunami di Palu meminta masyarakat tidak menggantungkan semua ke pemerintah. Ia meminta masyarakat ikut dalam proses evakuasi kepada korban gempa dan tsunami.

"Jangan gantungkan diri ke pemerintah. Masyarakat harus kerja untuk evakuasi, itu hukum Islam juga. Kalau ada yang meninggal itu mesti fardu khifayah untuk semuanya, jangan semua gantungkan ke pemerintah, masyarakat harus serta juga," ujar Jusuf Kalla usai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah di Palu, Jumat (5/10).

Ia juga menolak jika pemerintah dinilai lambat dalam menangani korban gempa dan tsunami. Menurutnya, kondisi di lapangan yang membuat proses penanganan tersendat.

Begitu pun dengan perekonomian yang lumpuh di Kota Palu dan sekitarnya pascagempa. "Ya lambat bukan pemerintahnya, kondisi masyarakatnya takut nanti apalah, listrik tidak ada, atau dia pulang ke Makassar ke Jawa, Balikpapan itu memang begitu. Rakyat kehilangan penghasilan jadi tidak ada daya belinya, jadi harus sama-sama," ujarnya.

Karena itu, JK mengatakan, yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan gempa mulai tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk proses tanggap darurat saja diperpanjang menjadi maksimal dua bulan. Sementara rekonstruksi harus selesai dalam dua tahun.

"Kita harus membuat hunian sementara, barak-barak semua yang kehilangan rumah, kemudian setelah itu rehabilitasi rekonstruksi rumah-rumah dan bangunan-bangunan rusak sambil rekonstruksi bersamaan untuk bangunan yang sudah ambruk betul. Pemerintah pusat penjamin bahwa ini kita akan tuntaskan dalam waktu dua tahun," ujar JK yang merupakan komandan tim penanganan gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala tersebut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement