REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat likuifaksi pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 165 orang meninggal dunia di Balaroa (Kota Palu), 120 orang meninggal di Petobo (Kota Palu), dan dua orang meninggal di Jono Oge (Sigi).
Kendati demikian, ia mengungkapkan, ribuan orang masih dinyatakan hilang. "Menurut laporan kepala Desa Palarua dan Petobo, ada sekitar 5.000 orang yang belum ditemukan, namun masih perlu dikonfirmasi," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Ahad (7/10).
Ia menyebut area terdampak pengangkatan dan amblesan di Balaroa seluas 47,8 hektare. BNPB memperkirakan, bangunan yang rusak di Balaroa mencapai 1.045 unit. Sementara, di Petobo, luas area terdampak likuefaksi mencapai 180 hektare dengan kerusakan bangunan sebanyak 2.050 unit.
Kemudian, di Jono Oge, tim SAR menemukan korban selamat sebanyak 31 orang. Luas area yang terdampak likuefaksi mencapai 202 hektare. Sutopo mengatakan, jumlah perkiraan bangunan rusak sebanyak 366 unit dan kemungkinan rusak 168 unit. Di Jono Oge ini, menurut dia, belum ada alat berat yang dikerahkan.
"(Di Jono Oge) membutuhkan enam unit ekskavator amfibi karena wilayah yang masih berlumpur," kata Sutopo.
Ia menjelaskan, likuifaksi adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Sutopo melanjutkan, tegangan dapat ditimbulkan getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak. Akibatnya, tanah yang padat dapat berubah sifat menjadi cair.
Sutopo juga menambahkan, selain daerah yang telah disebutkan di atas, likuifaksi juga terjadi di Mpano, Sidera, Lolu, dan Biromaru, Sigi. Namun, ia belum dapat melaporkan jumlah korban atau kerusakan rumah akibat likuefaksi di daerah itu.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun hunian sementara atau huntara sembari relokasi warga perumahan Petobo dan Palarua di Palu, Sulawesi Tengah. Sebab, proses relokasi membutuhkan perencanaan, persiapan matang, dan diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Badan Geologi dan pakar lainnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, huntara ditargetkan rampung dalam dua bulan. "Makin cepat huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda," tuturnya dalam rilis yang diterima //Republika//, Ahad (7/10).
Relokasi dilakukan untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuefaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo. Saat ini sudah ada beberapa lokasi tanah milik pemerintah yang dapat menjadi tempat relokasi penduduk. Namun, diskusi masih harus dilaksanakan untuk membicarakan sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa pada masa depan.
Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Agustus lalu. Saat itu, tidak ada relokasi sehingga pemerintah tidak perlu membangun huntara. Basuki menjelaskan, titik-titik lokasi pembangunan huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menjelaskan, Kementerian PUPR berfokus terhadap empat tugas dalam masa tanggap darurat ini, yakni membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas.
Untuk konektivitas saat ini, jalan-jalan sudah mulai terbuka, dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional. "Dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar," kata Danis, beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika