REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding berharap, pihak-pihak yang terkait ikut menyebar hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet, tetap harus dihukum. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) ini berharap aparat kepolisian mengungkap siapa saja komplotan yang terkait dengan Ratna Sarumpaet.

Baca Juga: 

"Yang terpenting bagi saya adalah orang-orang yang diduga terlibat atau berkomplot dalam kasus ini harus diproses secara hukum," tegasnya, Ahad (7/10).

Menurutnya ketegasan ini penting agar kasus Ratna Sarumpaet menjadi pelajaran bersama. "Untuk tidak melajukan black campaign, untuk tidak merepetisi soal hoaks, karena berbahaya bagi kerenggangan dan persaudaraan kita bagi sebuah bangsa," ujar Karding.

Soal Ratna Sarumpaet yang mengajukan penangguhan penahanan untuj tahanan kota. Karding tidak mempermasalahkan hal itu. Karena ia percaya aparat kepolisian punya kewenangan menilai pengajuan penahanan tersebut.

"Saya pribadi tidak ada masalah soal itu," ucap Karding.

Sebelumnya Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, menyatakan akan mengajukan permohonan tahanan kota untuk kliennya. Ia akan berbicara dengan pihak keluarga Ratna agar bisa menjadi jaminan bahwa kliennya tidak akan melarikan diri.

Salah satu syarat mendapat perlakuan sebagai tahanan kota adalah ada jaminan dari pihak keluarga. Tahanan kota bisa diberikan dengan jaminan uang juga namun Insank lebih memilih meminta jaminan keluarga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika