REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta menggelar musyarawah daerah (Musda) pada Senin-Selasa (9-10/10) di Balai Agung, Balai Kota, DKI Jakarta. Ada tiga agenda utama yang dibahas.

"Diantaranya mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan dan berjalan selama masa pengurus periode 2013-2018. Tujuan kedua untuk membahas program kerja ke depan untuk pengurus yang baru," ungkap Ketua Pelaksana Musda MUI DKI Jakarta 2018 Abi Ichwanuddin. 

Tidak kalah penting agendanya yaitu pemilihan pengurus baru periode 2018-2023. Dalam pemilihan pengurus ini sudah ada mekanismenya. "Ini diatur dalam Pedoman Dasar san Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) MUI," ujar Ustaz Abi.

Ia menyebut dalam PDPRT MUI, pemilihan pengurus baru ditetapkan melalui 13 tim formatur yang sudah diatur berdasarkan ketentuan yang ada. Anggotanya antara lain ada dari perwakilam organisasi mayarakat (ormas) agama tingkat DKI Jakarta, cendekiawan Muslim, perwakilan Pondok Pesantren, dan pengurus atau anggota MUI tingkat Kota/Kabupaten.

Untuk proses evaluasi, Ustaz Abi menyebut hal ini akan dilakukan keesokan hari, Rabu (10/9). Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pengurus MUI DKI Jakarta tapi juga melibatkan perwakilan ormas tingkat provinsi.

Hasil evaluasi ini akan memengaruhi pembuatan program kerja ke depannya. Program kerja ini juga tidak dibuat oleh MUI DKI sendirian. Setiap eleman ormas Islam, cendekiawan, pimpinan pondok pesantren di Jakarta akan dilibatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika