Rabu 10 Oct 2018 04:37 WIB

Strategi Pemerintah Turki Menekan Inflasi

Inflasi tahunan Turki pada September mencapai 24,52 persen.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Dwi Murdaningsih
Inflasi (ilustrasi)
Inflasi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA --- Menteri Keuangan Turki, Berat Albayrak mengatakan pihaknya akan berupaya habis-habisan untuk menekan angka inflasi yang mengalami kenaikan di Turki. Bahkan ia berharap sejumlah kebijakan yang akan diluncurkan pemerintah dapat kembali menarik investor untuk menanamkan modalnya di Turki.

“Kebijakan ini untuk habis-habisan berperang dengan inflasi, yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap investor,” tutur Albayrak seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (10/10).

Diantara kebijakan Pemerintah Turki untuk mengendalikan inflasi, kata Albayrak yakni dengan meniadakan kenaikan harga listrik hingga akhir tahun. Selain itu, Turki juga mendukung sektor bisnis untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Albayrak menjelaskan, Pemerintah Turki juga mengeluarkan kebijakan terkait sektor perbankan dan perusahaan demi mengendalikan inflasi.

“Bank-bank kami akan memberikan diskon 10 persen untuk pinjaman berbunga tinggi yang diberikan setelah 1 Agustus. Perusahaan yang ambil bagian dalam program anti-inflasi akan menerapkan diskon harga minimum 10 persen hingga akhri tahun ini,” katanya.

Albayrak juga memperingatkan perusahaan agar tak mengmbil keuntungan dengan situasi tersebut yang akan berdampak negatif kedepannya. Berdasarakan Badan statistik Turki, inflasi tahunan Turki pada September mencapai 24,52 persen atau naik dari 17,90 persen pada Agustus.

Badan Statistik Turki juga menyebut level tersebut mencapai persentase tertinggi selama lima tahun terakhir, di mana pada 2013 inflasi berda di level terendah yakni sebesar 6,13 persen. Dalam program ekonomi baru Turki yang di umumkan bulan lalu, target tingkat inflasi Turki pada tahun ini yakni sebesar 20,8 persen. Sementara pada 2019 inflasi diharapkan bisa lebih menurun di 15,9 persen. Hingga pada 2020, infalsi berada di 9,8 persen dan pada 2021 berada di 6,0 persen.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement