REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut tren kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Tjahjo menerangkan kondisi meyedihkan ini tergambar dari sejumlah kasus yang ditangkap KPK. 

Misalnya, ada seorang gubernur yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan gubernur yang tertangkap itu tetap nekad meski sebenarnya sudah diingatkan  oleh KPK. 

"Hari ini (saat itu) Pak Ketua KPK mendampingi seorang gubernur menyatakan deklarasi antikorupsi, eh dua hari kemudian gubernur itu OTT KPK," kata Tjahjo saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Ia mengatakan Kemendagri tak kurang-kurang untuk terus mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati di area rawan korupsi. Begitupula dengan penegak hukum berupaya melakukan pencegahan. 

"Memang menyedihkan ya bahwa trennya dari tahun ke tahun kok meningkat. Padahal KPK, kejaksaan, sudah cukup intens," ujar Tjahjo.

Karena itu, Tjahjo menilai, korupsi di level kepala daerah sangat tergantung kepada pribadi masing-masing. Sebab, ia menilai, sistem dan fungsi pencegahan sekarang ini sudah bagus dan bahkan terus ditingkatkan, 

Ia menambahkan pemahaman daerah rawan korupsi juga sudah terus dilakukan. “Seluruh kementerian lembaga sudah kerjasama dengan KPK, tetapi, ya, itulah kembali kepada manusia," kata Tjahjo.

Kepala Daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi bertambah pascapenetapan Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka, Senin (8/10). Rendra pun menambah daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK.

Sebelum status hukum Rendra terkuat ke publik, KPK menyatakan 34 kepala daerah terjaring OTT yang dilakukan KPK sejak 2012. “Semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Ahad (7/10). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika