REPUBLIKA.CO.ID, Mendagri: Gempa Sulteng tak akan Ganggu Pemilu

PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, terjadinya gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden pada April 2019. "Waktu masih panjang sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden," kata Mendagri di Palembang, Kamis (10/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini karena KPU tinggal mendata jumlah pemilih yang sebelumnya dan berapa meninggal akibat terjadinya gempa dan Tsunami itu. "Itu tidak terlalu sulit karena KPU sekarang ini sudah canggih," kata Mendagri.

Selain mendata jumlah korban yang meninggal yang telah berhak memilih, KPU juga mendata ada berapa perubahan dari remaja hingga dapat memilih atau berdasarkan umur. Dia mengatakan, jadi KPU akan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada sekarang ini untuk melaksanakan pendataan.

KPU menurut Tjahyo sudah profesional dengan peralatan canggihnya. Sehingga gempa dan tsunami yang terjadi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Memang, lanjut dia, untuk infrastruktur banyak mengalami kerusakan dan itu bisa dicarikan jalan keluarnya dalam pemilihan nanti. Ketika ditanya mengenai kampanye di sekolah dan pondok pesantren, dia mengatakan, itu memang dilarang karena ada undang-undang yang mengatur. "Namun, bila sosialisasi, tidak menjadi masalah asal didampingi KPU," ujar dia.

Begitu juga bupati dan gubernur boleh menjadi juru kampanye asal izin terlebih dahulu termasuk tidak boleh menggunakan aset negara. "Jadi, semua perangkat negara seperti bupati, wali kota, gubernur termasuk mendagri harus izin bila kampanye," kata Tjahyo.

PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, terjadinya gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden pada April 2019. "Waktu masih panjang sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden," kata Mendagri di Palembang, Kamis (10/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini karena KPU tinggal mendata jumlah pemilih yang sebelumnya dan berapa meninggal akibat terjadinya gempa dan Tsunami itu. "Itu tidak terlalu sulit karena KPU sekarang ini sudah canggih," kata Mendagri.

Selain mendata jumlah korban yang meninggal yang telah berhak memilih, KPU juga mendata ada berapa perubahan dari remaja hingga dapat memilih atau berdasarkan umur. Dia mengatakan, jadi KPU akan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada sekarang ini untuk melaksanakan pendataan.

KPU menurut Tjahyo sudah profesional dengan peralatan canggihnya. Sehingga gempa dan tsunami yang terjadi tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Memang, lanjut dia, untuk infrastruktur banyak mengalami kerusakan dan itu bisa dicarikan jalan keluarnya dalam pemilihan nanti. Ketika ditanya mengenai kampanye di sekolah dan pondok pesantren, dia mengatakan, itu memang dilarang karena ada undang-undang yang mengatur. "Namun, bila sosialisasi, tidak menjadi masalah asal didampingi KPU," ujar dia.

Begitu juga bupati dan gubernur boleh menjadi juru kampanye asal izin terlebih dahulu termasuk tidak boleh menggunakan aset negara. "Jadi, semua perangkat negara seperti bupati, wali kota, gubernur termasuk mendagri harus izin bila kampanye," kata Tjahyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika