REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang menilai, beredarnya isu Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerima suap dari importir Basuki Hariman terkait kasus korupsi daging sapi, adalah upaya pengalihan isu penanganan kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang tengah disidik Polri. Menurutnya, isu tersebut bisa menganggu fokus Polri dalam menanggani kasus Ratna Sarumpaet.
"Dengan adanya pemberitaan ini, membuat Polri tidak dapat bekerja secara fokus untuk menangani kasus-kasus yang masuk, terutama kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Hal ini sangat melemahkan posisi Polri sebagai penegak hukum," ucap Agus, Kamis (11/10).
Terlebih, informasi keterlibatan Kapolri Tito dalam impor daging sapi, diungkit kembali ditengah-tengah masa kampanye Pilpres tahun 2019. Menurutnya, informasi yang dikemukakan Amien Rais terlalu politis. Sebab, kata Agus, jika hal itu benar, seharusnya mantan ketua MPR Amien Rais tidak mengatakan hal itu melalui rilis yang dibuatnya, tetapi langsung melaporkannya ke KPK.
"Tetapi, melaporkan langsung ke KPK atas keterlibatan Tito," katanya.
Agus pun mengomentari ungkapan mantan wakil ketua KPK Bambang Wijayanto kepada media yang mendesak KPK untuk segera bertindak. Menurut Agus, Bambang sebagai salah satu mantan pimpinan KPK, seharusnya melaporkan langsung ke KPK jika memang benar Tito terlibat karena Bambang sangat mengerti prosedur penanganan kasus di KPK.
Agus berharap agar Polri tetap fokus menangani berbagai kasus penting, terutama kasus berita bohong yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet. "Saya kira biarkan publik yang menilai, dan saya yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas dan mulai bosan dengan beragam skenario yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang menyudutkan Kapolri," katanya.
Sebelumnya Indonesialeaks, jaringan media investigasi mengulas sebuah buku bersampul merah yang diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara, termasuk di antaranya kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika