REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, Kanada, dan Selendia Baru atau dikenal dengan aliansi "Five Eyes" dilaporkan telah melakukan pertukaran informasi rahasia tentang kegiatan luar negeri Cina sejak awal tahun ini. Pertukaran informasi mencakup kegiatan negara-negara yang sehaluan dengan Beijing.
Beberapa pejabat yang enggan dipublikasikan identitasnya mengatakan, peningkatan kerja sama itu merupakan ekspansi informal aliansi "Five Eyes" pada isu spesifik, yakni gangguan asing. Cina dan Rusia adalah dua negara yang masuk dalam radar bidikan.
"Konsultasi dengan sekutu kami, dengan mitra yang sepemikiran, tentang bagaimana menganggapi strategi internasional Cina yang telah sering dan mengumpulkan momentum," kata seorang pejabat AS. Namun dia tak menomentari tentang pertukaran informasi intelijen terkait Cina.
Seorang pejabat dari salah satu negara anggota Five Eyes mengaku telah bepergian secara ekstensif selama setahun terakhir guna membahas kegiatan luar negeri Cina. "Guncangan tiba-tiba dari rezim otoriter mendorong koordinasi lebih dekat dan perluasan nyata pembagian (informasi) intelijen," ucapnya.
Para pejabat dari negara anggota Five Eyes mengatakan, pembahasan kerja sama pertukaran informasi intelijen terkait kegiatan luar negeri Cina dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Pembahasan dilaksanakan, terutama, dalam pertemuan bilateral negara-negara terkait.
Dua orang sumber mengatakan, Prancis juga terlibat dalam kerja sama itu. Namun negara-negara lain di luar Five Eyes, seperti Jerman dan Jepang, diisyratkan tak diundang dalam pertemuan kerja sama intelijen informal tersebut.
Semua negara anggota Five Eyes, termasuk Jepang dan Jerman, menolak mengomentari laporan tentang adanya kerja sama pertukaran informasi rahasia terkait kegiatan luar negeri Cina.
Namun sebuah pernyataan yang dirlis seusai pertemuan Five Eyes di Gold Coast, Australia, pada Agustus lalu, mengindikasikan negara-negara anggota akan berkoordinasi lebih dekat. Dikatakan bawa Five Eyes ingin menggunakan kemitraan global dan mempercepat pembagian informasi tentang kegiatan intervensi asing.
Koordinasi internasional telah dipercepat secara paralel dengan gelombang kebijakan nasional untuk membatasi investasi Cina, terutama di perusahaan teknologi yang sensitif. Desember 2017, misalnya, Pemerintah Australia telah meluncurkan paket undang-undang yang memperketat lobi asing dan sumbangan politik. Australia juga memperluas definisi spionase dan pengkhianatan terhadap negara. Paket undang-undang itu diterbitkan dengan mengutip kekhawatiran tentang pengaruh Cina.
Pada Agustus, Presiden AS Donald Trump juga telah menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA). Melalui undang-undang itu, Trump mendorong penguatan wewenang Komite Investigasi Asing AS (CFIUS). Komite itu bertugas meninjau usulan investasi asing guna mempertimbangkan apakah mereka mengancam keamanan nasional atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika