REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat kesempatan untuk berbicara di salah satu sesi forum Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) di Nusa Dua Bali, Sabtu (13/10). Bima berbicara dalam sesi berjudul 'Inclusive Urbanization Amid Global Change' di Westin Hotel Nusa Dua.
Dengan topik urbanisasi, Bima banyak berbicara tentang kebijakannya dalam memimpin Kota Bogor, khususnya terkait aturan-aturan menyangkut kehidupan masyarakat urban. Salah satu hal yang ia ceritakan adalah pengalamannya dalam meredam konflik antara ojek daring (ojek online/ojol) dan angkutan kota (angkot) di Kota Bogor pada 2017 lalu.
"Dua tahun lalu di Bogor misalnya terjadi suatu konflik serius antara pengemudi angkot dan ojek. Saya katakan pada semua pihak bahwa bukan hanya sekadar melarang atau menolak teknologi namun ini semua tentang peraturan dan pengaturan," ujar Bima, Sabtu (13/10).
Bima menuturkan, fenomena perkembangan teknologi bukan sebuah hal yang harus dilarang atau dikekang. Yang harus dilakukan, lanjutnya, adalah mengatur dan membina. Itulah mengapa ia menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Roda Dua Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Kota Bogor.
"Yang harus dilakukan adalah saling menghubungkan. Saya terbitkan aturan soal ini, kita hubungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Ini soal kolaborasi," kata Bima.
Selain menceritakan pengalamannya dalam mengatur ojek daring dan angkot, Bima juga menyampaikan pendapatnya tentang fokus pemerintahan saat ini. Ia memandang bahwa selama ini pemerintahan di daerah kerap kali fokus pada melanjutkan kebijakan populer yang sifatnya hanya jangka pendek. Padahal menurutnya, pemimpin saat ini harus kreatif dan mampu merumuskan program yang berkelanjutan.
"Saya fokus menghitung ulang pada anggaran untuk edukasi. Karena ini memiliki impact jangka panjang. Kemudian ada literasi publik dan teknologi," katanya.
Satu hal lain yang Bima suarakan di forum adalah pentingnya menggandeng pihak swasta dalam melakukan pembangunan. Dengan ritme pemerintahan saat ini yang serba cepat, menurutnya penting untuk melibatkan pihak swasta dalam kontribusi pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika