REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kementerian Perhubungan secara simbolis menyerahkan lima unit hunian sementara (huntara), kepada warga yang terkena musibah gempa di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara pada Sabtu (13/10). Kemenhub akan membangun 50 unit huntara untuk warga yang terdampak gempa.
"Kemenhub bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) sedang membangun 50 unit huntara. Baru saja Menhub menyerahkan lima unit huntara yang sudah jadi kepada warga Pemenang," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H Purnomo saat mendampingi Menhub saat penyerahan huntara di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara pada Sabtu (13/10).
Agus menjelaskan, dari total 50 unit huntara yang dibangun, 25 unit di antaranya merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan 25 unit lainnya bantuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta partisipasi dari stakeholder perhubungan laut seperti Indonesian National Shipowner Association (INSA), Asosiasi Pengusaha Terminal Petikemas Indonesia (APTPI), Women In Maritime Indonesia serta insan Perhubungan Laut dan juga para stakeholder perkeretaapian.
"Pembangunan rumah ini bisa terwujud atas dukungan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah serta kepedulian dari stakeholder dan mitra kerja perhubungan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat," kata Agus.
Rumah yang didesain oleh FT UGM ini, kata Agus, dibangun dengan luas 18 meter persegi (3 x 6 m) dan sifatnya temporer, yang kemudian nantinya bisa dijadikan rumah permanen yang lebih luas lagi. "Konsepnya memang dimulai sebagai huntara yang dapat dibangun cepat, relatif murah dan mudah, selanjutnya tumbuh menjadi hunian tetap secara bertahap sesuai dengan kemampuan penghuni," ujarnya.
Agus berharap sisa pembangunan dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan serta dapat meringankan beban masyarakat Lombok yang terdampak gempa. "Insya Allah apa yang telah kita lakukan dapat meringankan beban saudara kita di Lombok. Semoga Lombok bisa segera bangkit," ucapnya.
Agus menjelaskan, rumah yang dibangun dengan sistem huntara ini menggunakan rangka baja yang lebih tahan gempa dengan biaya satu unit huntata sebesar Rp 16,5 juta rupiah untuk biaya rangka struktur, rangka atap, penutup atap berbahan baja/spandek, dan rangka dinding. Sedangkan untuk pengisi dinding memanfaatkan material bangunan lama yang kondisinya masih baik.
Hadir pada kesempatan tersebut selain Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut adalah Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah beserta jajarannya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Lembar, Capt. Hermawan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Pemenang, Jasra Irawan serta perwakilan stakeholder di sektor transportasi laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika