REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah Jepang menyampaikan komitmennya mendukung Indonesia dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Komitmen ini diawali dengan pemberian technical assistance penyusunan rencana induk (masterplan) rehabilitasi dan rekonstruksi Palu.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka, Jumat (12/10). Pertemuan terjadi di sela-sela rangkaian acara pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) 2018 di Nusa Dua, Bali.
"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar rebuild. Karenanya diperlukan bantuan teknis untuk membangun Palu yang baru berdasarkan masterplan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri PUPR.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ditargetkan selesai dalam waktu dua tahun terhitung awal Januari 2019.
Menteri PUPR menjelaskan, penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana untuk tahap tanggap darurat akan dibuatkan hunian sementara (huntara) bagi warga.
"Kami akan buat Huntara karena sebagian rumah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi seperti di Balaroa dan Petobo, sehingga diperlukan relokasi. Kita susun Masterplan untuk pembangunannya. Masterplan inilah yang akan didukung oleh JICA" ujar Menteri PUPR.
Tim teknis dari JICA rencananya akan tiba Sabtu (13/10) dan akan bergabung dengan tim Indonesia yang dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas. Para ahli dari JICA akan bergabung dengan perwakilan lembaga terkait yang terdiri dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, BMKG, Kementerian ESDM, pemerintah daerah dan para pakar lainnya. Selepas survey di Sulawesi Tengah, tim tersebut akan merumuskan Masterplan untuk membangun Palu yang lebih tangguh.
Selain membahas penanganan bencana Sulawesi Tengah, dalam pertemuan tersebutjuga dibahas perkembangan proyek-proyek kerjasama Kementerian PUPR dan JICA yang sudah tengah berjalan. Salah satunya adalah proyek pengelolaan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 6, yang diharapkan dapat dilakukan penandatanganan pinjaman (loan signing) senilai 281,64 juta dolar AS pada akhir 2018.
Proyek lainnya yang dibahas antara lain Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 senilai USD 622 juta, studi untuk pembangunan tunnel pada ruas tol Padang-Pekanbaru senilai 427 juta dolar AS, dan pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 Km yang sudah ditandatangani kontrak konstruksinya pada 14 Agustus 2018 dan ditargetkan rampung pada akhir 2019.
Kerja sama antara Indonesia dan Jepang sendiri telah memasuki tahun ke-60. Kerjasama yang terjalin, khususnya dengan Kementerian PUPR, tidak hanya semakin kuat namun juga meluas ke beragam sektor. Pada periode awal, kerjasama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, namun kini berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi dan perumahan.
Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberi manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata namun juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi, serta pengembangan kelembagaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika