REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait penundaan kenaikan harga BBM jenis Premium. Luhut mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut diambil agar tidak memberatkan masyarakat kecil.

"Hitung-hitungan waktu itu bahwa akan memberatkan ke masyarakat kecil, jadi beliau (Joko Widodo, Red) bilang tunda dulu, dihitung lagi," kata Luhut di Nusa Dua, Bali pada Sabtu (13/10).

Luhut menyebut, saat ini sebenarnya pengguna premium tidak banyak. Meski begitu, keputusan penundaan tetap diambil guna menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait dampak pergerakan harga minyak dunia. Dia juga membenarkan, pemerintah memang memiliki rencana untuk menaikkan premium. "Ya memang ada (rencana kenaikan harga). Tapi, itu tadi ada hitungan yang dilihat ternyata memberatkan rakyat kecil," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah batal menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Keputusan itu disampaikan kepada media hanya berselang kurang dari sejam sejak Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan rencana pemerintah menyesuaikan Premium menjadi Rp 7.000 per liter di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter di luar Jamali.

"Sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," ujar Jonan melalui keterangan resmi, Rabu (10/10). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika