REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan penguasaan sektor swasta terhadap produksi sumber daya alam Indonesia dan tidak dinikmati masyarakat mendapat tanggapan dari Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika. Ia meminta jangan menyodorkan perkara usang dengan data menyimpang.
"Saya kira publik saat ini menghendaki ide-ide yang lebih segar dengan data yang valid. Bukan menyodorkan perkara usang yang terbukti bersandar kepada data yang menyimpang," ucap Erani dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (12/10).
Menurutnya, informasi tersebut betul akibat kebijakan yang diambil sejak akhir 1960an sampai 2014. Jadi, ia menegaskan, bukan saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.
Erani menuturkan, Presiden Jokowi tidak memberi konsesi lahan lagi untuk korporasi. Pemberian lahan hanya diberikan kepada masyarakat yang tak memiliki lahan, khususnya yang tinggal di sekitar hutan melalui program prioritas nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
"Ini yang menyebabkan Rasio Gini (ukuran ketidakmerataan) sudah turun menjadi 0,38 pada 2018," ucapnya.
Erani juga menanggapi pernyataan Prabowo terkait tingkat ketimpangan masyarakat Indonesia. Prabowo mengatakan, ratio gini Indonesia sekarang berada di angka 45,4.
Menurut Erani, pemerintah sekarang salah satunya bekerja untuk perang melawan ketimpangan. Dalam dua dekade terakhir, Rasio Gini Indonesia tertinggi berada pada level 0,41, yaitu di September 2014.
Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, Rasio Gini terus menurun yang memperlihatkan bahwa masalah ketimpangan diatasi pemerintah secara eksesif melalui berbagai kebijakan yang efektif. Selain Rasio Gini, ukuran ketimpangan lainnya dapat dilihat dari persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah (ukuran Bank Dunia).
Apabila memerhatikan data BPS, kontribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung membaik, rata-rata di atas 17 persen dibanding 2014 yang cuma 15 persen.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan kritik terhada calon presiden pejawat Jokowi terkait isu ekonomi. Kritik disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin di Pondok Gede, Jakarta, Kamis (11/10). Prabowo menyebutkan sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar.
Sistem ekonomi di Indonesia sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dijalankan Amerika. Bahkan, ia menyebutkan Indonesia kini sedang mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika