Ahad 14 Oct 2018 09:15 WIB

10 Poin Hasil Pleno Development Committee IMF-Bank Dunia

Risiko yang menekan perekonomian global bisa dijabarkan dalam sejumlah poin sekaligus

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Muhammad Hafil
Direktur IMF Christine Lagarde (keenam kiri bawah) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (keenam kanan bawah) bersama gubernur bank sentral dari 189 negara mengikuti sesi foto bersama dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).
Foto: Antara/Anis Efizudin
Direktur IMF Christine Lagarde (keenam kiri bawah) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (keenam kanan bawah) bersama gubernur bank sentral dari 189 negara mengikuti sesi foto bersama dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10).

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Development Committee (DC), perkumpulan menteri dan pejabat sektor keuangan seluruh dunia, melakukan pertemuan di Nusa Dua Bali pada Sabtu (13/10). Development Committee, yang dalam pertemuan ini masih dipimpin oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, merumuskan 12 poin pernyataan bersama yang mewakili 189 negara anggota. Seluruh poin bakal dijadikan pijakan bagi menteri-menteri ekonomi dunia dalam menyusun kebijakan ke depan.

Disampaikan melalui pernyataan resminya, Development Committee menempatkan penjelasan mengenai perekonomian global di poin pertama. Secara lengkap poin pertama menyebutkan bahwa kondisi ekonomi global masih kuat, namun tidak merata untuk negara-negara berkembang. Sementara itu, industri manufaktur dan perdagangan tumbuh moderat.

Development Committee menyebutkan bahwa risiko yang menekan perekonomian global bisa dijabarkan dalam sejumlah poin sekaligus. Risiko tersebut termasuk ketidakpastian kebijakan ekonomi, perkembangan geopolitik yang dinamis, dan tren pengetatan keuangan global. Termasuk meningkatkan risiko utang oleh negara-negara berkembang.

Di poin pertama ini, Development Committee mendesak seluruh negara anggota bersama IMF dan World Bank untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi risiko. Negara-negara anggota juga diminta mendorong daya saing, sejalan dengan penguatan fiskal.

Poin kedua, Development Committee menyinggung soal risiko utang oleh emerging market dan negara-negara dengan pendapatan rendah. Seiring dengan perekonomian global yang tak pasti, proyeksi utang oleh negara berkembang terus memburuk. Development Committee mengingatkan negara-negara anggota untuk menjaga kebijakan yang kuat, fiskal yang mantap, plus bantalan untuk risiko eksternal.

"Kami minta Bank Dunia dan IMF, berdasarkan mandat yang dimiliki, untuk membantu anggota menguatkan posisi fiskal. Melalui manajemen utang, peningkitan sumber daya domestik, dan pendalaman pasar modal," seperti dikutip dalam laporan resmi Development Committee IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Sabtu (13/10).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement