REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sela-sela pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Indonesia di Bali, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat melakukan pertemuan dengan Waki Menteri Pertanian dan Pembangunan Pesisir Vietnam, Hoang Van Thang. Selain membicarakan kerja sama, Susi juga memberi saran ke Pemerintah Vietnam
Tak hanya perkara illegal fishing, Susi juga menyarankan pemerintah Vietnam melarang penggunaan alat tangkap trawl. Susi menilai alat tersebut merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya ikan dan Indonesia sudah melakukan pelarangan penggunaan trawl.
Mengenai saran tersebut, Hoang Van Thang mengaku Vietnam sudah mulai melarang nelayan menggunakan trawl. Begitu juga dengan memberikan larangan terhadap pengusaha perikanan.
Selain itu, Susi juga meminta Vietnam untuk tidak lagi membeli bibit lobster dan lobster bertelur dari Indonesia. Menurut Susi, dengan tingginya permintaan dari Vietnam, banyak pengepul Indonesia yang melakukan penyelundupan.
Padahal, Susi menegaskan kegiatan ini sangat mengancam keberlanjutan lobster di alam. "Bibit lobster ini belum bisa dikembangkan dengan artificial breeding, kecuali lobster air tawar yang dapat dikembangkan dengan aquaculture," tutur Susi.
Oleh karena itu, Susi menilai jika benih lobster tidak dijaga lobster akan punah. Dia menegaskan, lobster yang boleh dibeli yaitu yang sudah berujuran di atas 200 gram perekor dan tidak dalam kondisi bertelur.
Susi menuturkan, Vietnam dapat membesarkannya hingga berukuran 800 gram. "Ini demi keberlanjutan bisnis Vietnam dan Indonesia," ujar Susi.
Susi menegaskan, pengambilan bibit lobster di alam telah mengurangi produksi lobster di Indonesia. Dia mengatakan puluhan tahun lalu dalam satu tahun tangkapan lobster bisa mencapai puluhan ribu ton, namun saat ini tinggal sekitar satu ribu ton saja.
Terkait hal tersebut, Hoang Van Thang berjanji pemerintah Vietnam akan memberikan sosialisasi kepada daerah-daerah yang masih membeli bibit lobster. Selain itu juga mengarahkan untuk berpindah pada usaha lainnya.
“Saya pikir nanti kita perlu membuat lebih banyak pertemuan lagi antara dua belah pihak, dan nanti bisa bicarakan lebih lanjut masalah ini," ungkap Hoang Van Thang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika