REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia sedang mempertimbangkan apakah akan menunda kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia. Hal itu menyusul komentar Perdana Menteri Scott Morrison yang mengatakan akan mempertimbangkan pemindahan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem.
Kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia disetujui dalam kunjungan internasional Morrison sebagai Perdana Menteri akhir Agustus. Perjanjian itu akan ditandatangani secara resmi di akhir tahun.
Sekarang menurut seorang sumber senior di kalangan pemerintah Indonesia, kesepakatan dagang itu terancam menyusul pernyataan Morrison bahwa dia terbuka dengan pemikiran memindahkan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Duta besar Australia di Jakarta telah meminta pertemuan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menjelaskan pernyataan PM Morrison. Dukungan Indonesia terhadap pembentukan negara Palestina adalah salah satu kebijakan luar negeri utama. Itu artinya pendapat PM Morrison mengenai pemindahan kedutaan tidak akan disambut baik di Jakarta.
Seorang sumber mengatakan Menlu Indonesia Retno Marsudi sudah mengirimkan 'berbagai pesan' kepada sejawatnya di Australia mengenai sikap Indonesia. Menteri Luar Negeri kedua negara Retno Marsudi dan Marisa Payne bertemu di Jakarta pada Selasa.
Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan bebas yang sudah disetujui namun belum ditandatangani tersebut, bisa jadi akan ditangguhkan. Selama sesi tanya jawab di parlemen pada Selasa (16/10), PM Morrison mengatakan dia sudah melakukan kontak dengan Presiden Joko Widodo selama 24 jam terakhir mendiskusikan posisi yang disampaikannya.
"Ini adalah bagian dari manajemen kami dalam hubungan luar negeri dan saya bisa menyampaikan bahwa saya bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan hari ini dengan baik kepada Presiden Joko Widodo dan kami akan terus bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia dalam masalah ini," kata Morrison.
Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika