REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan realisasi subsidi BBM dan elpiji dalam APBN pada akhir September 2018 sudah melampaui pagu yang ditetapkan. Realisasi BBM dan elpiji sudah mencapai Rp 54,3 triliun dari pagu Rp 46,9 triliun.

"Realisasi BBM dan elpiji ini mengalami pertumbuhan sebesar 96,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/10).

Ia menjelaskan salah satu alasan kenaikan realisasi subsidi BBM dan elpiji tersebut adalah karena pemerintah melunasi tunggakan subsidi pada tahun sebelumnya sebesar Rp 12 triliun. "Kenaikan ini karena melunasi tunggakan hasil audit BPK sebesar Rp 12 triliun, jadi ini sedikit melampaui pagu," ujar Askolani.

Ia menambahkan realisasi subsidi BBM dan elpiji itu diperkirakan makin meningkat karena terdapat penyesuaian harga BBM yang ditanggung pemerintah dari Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter. "Penyesuaian harga ini berdampak pada tambahan belanja subsidi untuk mendukung kebijakan BBM yang sudah ditetapkan," kata Askolani.

Sementara itu, realisasi subsidi listrik juga telah mencapai Rp 38,2 triliun atau 80,2 persen dari pagu dalam APBN Rp 47,7 triliun atau mengalami pertumbuhan 25,2 persen. Dengan demikian, maka keseluruhan realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 92,5 triliun atau 97,9 persen dari pagu Rp 94,5 triliun atau mengalami pertumbuhan 59,1 persen. Selain itu, realisasi subsidi nonenergi telah mencapai Rp 30,9 triliun atau 50 persen dari pagu APBN sebesar Rp 61,7 triliun.