Kamis 18 Oct 2018 15:06 WIB

Di Lombok, Jokowi Pimpin Rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jokowi meminta agar akuntabilitas penyaluran dan pencairan dana bantuan dijaga.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, dan sejumlah bupati/wali kota terdampak gempa di ruang VIP Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, dan sejumlah bupati/wali kota terdampak gempa di ruang VIP Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengan sejumlah jajarannya setelah tiba di Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (18/10). Rapat yang digelar ini membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok pascagempa.

Jokowi mengaku ingin mendengar langsung masalah pencairan bantuan dana pemerintah untuk masyarakat yang dilaporkan terkendala prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit.

"Saya juga minta dari Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan Pak Bupati serta Wali Kota mengenai pemberian untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk masyarakat yang saya dengar pencairannya kemarin-kemarin sangat rumit," kata Presiden di Bandara Zainuddin Abdul Madjid, dikutip dari siaran resmi Istana.

photo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Internasional Lombok, Kamis (18/10). (Muhammad Nursyamsyi / Republika)

Presiden pun menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah memutuskan langkah penyederhanaan prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah. Dengan pemangkasan prosedur ini diharapkan masyarakat dapat segera memperoleh dana bantuan untuk membangun kembali rumahnya yang mengalami kerusakan.

Tercatat dari 17 prosedur yang sebelumnya harus dilalui, kini masyarakat cukup menempuh 1 prosedur sederhana saja. Kendati demikian, ia meminta jajarannya untuk tetap menjaga akuntabilitas penyaluran dan pencairan dana bantuan.

"Sudah kita putuskan bahwa dari 17 prosedur yang sebelumnya diberikan, itu menurut saya sangat rumit dan berbelit, kemarin diputuskan kita pangkas hanya 1 prosedur tanpa mengurangi akuntabilitas," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga mendengarkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Kepada Jokowi, Menteri PUPR melaporkan perkembangan tahap rehabilitasi yang saat ini sedang berjalan di Lombok. Menurutnya, perbaikan fasilitas umum kini telah banyak diselesaikan.

Selain fasilitas umum seperti rumah sakit dan puskesmas, Kementerian PU juga sedang menangani perbaikan sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan sejumlah sarana lainnya termasuk rumah-rumah milik warga.

"Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri PU, untuk fasilitas umum sudah banyak yang selesai. Saya kira ini yang perlu diketahui," ujar Presiden selepas pertemuan.

Presiden mengatakan, dalam kunjungannya ini, ia ingin memastikan dana bantuan pemerintah betul-betul dapat dengan mudah dicairkan dan diterima oleh masyarakat setelah penyederhanaan prosedur pencairan beberapa waktu sebelumnya.

"Sekarang saya mau melihat setelah prosedur dijadikan satu, apakah masih ruwet atau tidak. Tadi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur menyampaikan sudah mulai cair ada 5.000. Nanti akan tambah lagi," tuturnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Walikota Mataram Ahyar Abduh, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement