REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat tiga masalah sanitasi terjadi di daerah-daerah yang baru terkena bencana seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sulawesi Tengah (Sulteng). Ketiganya yaitu akses air bersih, adanya jamban, hingga pengelolaan sampah.
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan, masalah akses air bersih hingga air yang dapat diminum merupakan masalah yang paling banyak terjadi di lokasi-lokasi bencana. Selain itu, dia melanjutkan, tiadanya jamban karena semua rumah hancur terkena bencana gempa juga membuat masyarakat tidak punya tempat untuk Buang Air Besar (BAB) dan ini juga menjadi masalah.
Selain itu, dia menambahkan, pengelolaan sampah menjadi masalah karena masyarakat ketika tinggal di pengungsian merasa serba terbatas. Akibatnya pengungsi tidak menjaga kebersihan dan buang sampah sembarangan.
"Karena itu, mereka (masyarakat) harus punya akses," katanya saat ditemui usai acara penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Berkelanjutan Eka Pratama, kepada 23 Kab/Kota serta 1 Provinsi yang telah berhasil mencapai 100 persen terbebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).
Ia mengklaim, Kemenkes ingin menjaga kondisi pascabencana agar masyarakat tidak mengalami hal yang lebih buruk. Dalam situasi darurat, Kemenkes menargetkan harus tersedia air bersih, jamban, hingga mandi cuci kakus (MCK).
"Selain itu air limbah juga disalurkan dengan tepat supaya tidak tergenang dan jadi sumber penyakit," ujarnya.
Karena itu, kata dia melanjutkan, Kemenkes berupaya mengatasi masalah tersebut dengan beberapa langkah nyata. Pertama, Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) serta relawan untuk penyediaan jamban.
Hasilnya, ia mengklaim di Lombok Utara sudah hampir 100 persen bebas BAB sembarangan. Kedua, ia menyebut Kemenkes menyediakan kantong sampah di lokasi pengungsian, jadi mereka harus mengumpulkan kantong sampah untuk memudahkan pengungsi membuang sampah pada tempatnya. Kendati demikian, ia menyebut dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk melaksanakannya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menambahkan, langkah Kemenkes menggandeng Kementerian PU-PR membuat jamban seperti di Lombok meski kelihatan hal kecil tapi berdampak besar.
"Kami tidak mau masyarakat sudah terkena bencana, nanti bisa kena kejadian luar biasa (KLB) penyakit pula," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Imran Agus Nurali menambahkan, akses sanitasi di daerah bencana seperti Palu dan Sigi kini sudah 60-70 persen. Ia menambahkan, Kemenkes berupaya menjaga supaya jangan sampai akses sanitasi di daerah-daerah bencana turun.
"Karena itu, kami (Kemenkes) bersama-sama mitra dan lintas sektor bekerja sama mempertahankan jangan sampai sanitasi (di daerah bencana) turun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika