REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Menurutnya, realisasi dana desa bukan perkara bagaimana anggaran dapat terserap 100 persen, namun harus berhasil memberikan manfaat untuk desa.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi di hadapan sejumlah pejabat dan ratusan perangkat daerah saat membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX, dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) 2018 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (19/10).
"Percuma jalan tolnya rampung, jalan besarnya rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati. Percuma ada jalan besar, ada jalan tol, tapi jalan kecamatannya rusak. Semua harus tersambung dari yang kecil sampai yang besar. Inilah mengapa adanya dana desa," ujarnya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 pada hari Jum'at (19/10/ 2018) di Garuda Wisnu Kencana, Bali yang ditandai dengan Pemukulan Kentongan Oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo membuka Temu Karya Nasional, Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 pada hari Jum'at (19/10/ 2018) di Garuda Wisnu Kencana, Bali yang ditandai dengan Pemukulan Kentongan Oleh Presiden Joko Widodo.
Ia mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir sangat besar. Tahun ini saja sebesar Rp 400 triliun anggaran dialokasikan untuk infrastruktur. Untuk dana desa sendiri, tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Rencananya, tahun 2019 anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 70 triliun.
"Dalam empat tahun ini kita telah membangun (infrastruktur) yang besar baik jalan tol, airport baru, pembangunan pelabuhan, bendungan-bendungan, ini yang besar-besar. Kemudian yang sedang, yang kecil siapa? Ya provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga pembagian kerja menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini," ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dana desa juga harus memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Penyediaan bahan seperti pasir, batu, atau semen misalnya, harus mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, uang dari dana desa dapat berputar di desa, di kecamatan, atau minimal setingkat kabupaten.
"Saya titip, untuk pembangunan infrastruktur besar maupun infrastruktur desa, kita akan mulai menggeser ke pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi daerah dan desa. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung tidak apa-apa, tapi mulai digeser untuk pemberdayaan ekonomi," kata dia.
Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencana pemerintah yang akan memberikan anggaran langsung ke kelurahan seperti halnya dana desa. Terkait nominal menurutnya, masih dalam kajian pemerintah.
"Mulai tahun depan akan ada namanya anggaran kelurahan. Ada yang protes, ada dana desa kok nggak ada dana kelurahan. Ya sudah, tahun depan. Mumpung saya masih ingat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika