REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seminggu menjelang berakhirnya tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan sekolah-sekolah darurat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak terdampak gempa dan tsunami.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan pengawasan dilaksanakan pada 20 hingga 22 Oktober 2018. Pengawasan dilakukan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di dua lokasi pengungsian yang memiliki tenda sekolah darurat untuk kepentingan psikososial terhadap anak-anak pengungsi.
“Kemarin KPAI mengunjungi posko pendidikan yang terletak di halaman LPMP Sulawesi Tengah. Setiba di posko pendidikan, KPAI langsung menghadiri rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Kadisdik kota Palu, Kadisdik kabupaten Donggala, Kadisdik kabupaten Sigi, KPPPA KERLIP, dan Unicef,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Senin (22/10).
Menurut Retno, dalam agenda rapat koordinasi membahas tentang distribusi 246 tenda kelas darurat dan 80 persen tenda sudah berdiri dengan bantuan relawan. Pihak sekolah juga sempat dilatih mendirikan tenda kelas darurat di posko pendidikan. “Pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan pihak sekolah nantinya dapat memasang dan membongkar tenda sesuai situasi dan kondisi, mengingat kebutuhan tenda kelas darurat sekolah di bawah Kemendikbud mencapai 1.560 tenda, sementara yang tersedia hingga Senin (22/10) baru 246 tenda,” ucapnya.
Sedangkan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemenag mulai dari tingkat RA, MI, MTs dan MA yang terdampak bencana gempa dan tsunami mencapai 326 sekolah dengan kerusakan sekolah mencapai 446 kelas. Hingga hari ini, masih kekurangan tenda sebanyak 308 tenda kelas darurat.
Namun, tenda-tenda yang sudah komitmen diperoleh oleh madrasah-madrasah terdampak tersebut hingga hari pengawasan belum satupun diterima madrasah. “Baru ada lima tenda kelas darurat yang diperoleh madrasah, itu pun merupakan bagian jatah sumbangan tenda yang diterima Kemendikbud,” ucapnya.
Sekolah fokus pada psikososial KPAI memperoleh informasi bahwa pembelajaran di sekolah dan madrasah di Palu, Donggala, dan Parimo belum berjalan normal. Masih banyak siswa yang belum masuk sekolah.
Misalnya SMKN 1 Sigi yang mengalami kerusakan mencapai 95 persen, jumlah siswa yang sudah masuk sekolah 161 dari total 860 siswa. Sampai hari ini sekolah belum bisa mendata siswa yang selamat dan tidak. Seperti salah satu SLB Negeri di Palu yang memiliki 100 siswa berkebutuhan khusus. Sampai Ahad (21/10) baru bisa memastikan lima siswanya selamat.
Kerusakan ringan dan sedang akibat gempa dan tsunami, telah memulai pembelajaran dengan psiko sosial. Ahad (21/10), KPAI sudah melakukan pengawasan ke Petobo dan lokasi pengungsian di Masjid Raya Darussalam, Palu. Pagi ini, Senin (22/10) KPAI didampingi Kepala Dinas PPPA Donggala dan Ketua Umum KERLIP akan melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah darurat dan satu lokasi pengungsian di kabupaten Donggala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika