REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, kredit pemilikan apartemen (KPA) grup Lippo, mega proyek Meikarta yang sudah tersalurkan mencapai Rp 8 triliun.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Poernomo menjelaskan, nilai yang telah disalurkan kepada 12 bank tersebut hingga kini belum mengalami kredit macet.

"Portofolio kredit Meikarta Rp 8 triliun yang tersebar di 12 bank dan sejauh ini masih lancar. Karena kan masalahnya bukan debitur tapi kasus Meikarta-nya," ujar Slamet Edy Poernomo saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/10).

Slamet menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus memantau kasus tersebut agar tidak berdampak kepada para debitur. Perbankan juga diharuskan memitigasi risiko dalam penyaluran KPA proyek ini. Selain itu, manajemen diharapkan dapat memastikan bagaimana kelangsungan proyek tersebut kepada konsumen.

"Kita diskusi dengan bank, dengan pemiliknya, langkah strategisnya seperti apa. Kita mitigasi risiko supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Slamet.

Sebelumnya, Bank BNI mengatakan telah menyetop penyaluran KPA proyek Meikarta akibat kasus suap yang menjerat pimpinan manajemen Meikarta dengan pejabat Kabupaten Bekasi. Meskipun demikian, BNI memastikan bahwa kasus tersebut tidak mengganggu stabilitas bank. Hal itu kaarena jumlah nasabah KPA BNI yang mengangsur apartemen Meikarta sekitar 200 debitur dan bernilai sebesar Rp 50 miliar.

Selain BNI, bank lainnya yang menyalurkan KPA Meikarta antara lain Bank CIMB Niaga, Maybank, BJB, Ciptadana, Nobu Bank, KEB Hana, Bank Mualamat, BTN, Bank Artha Graha, ICBC, dan Panin Bank. Slamet mengaku pihaknya belum bisa memastikan jumlah KPA yang disalurkan setiap bank. Kendati begitu ia menilai penyaluran terbesar berasal dari Nobu Bank yang termasuk grup Lippo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika