REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (23/10). Sinergitas dua lembaga ini diharapkan mampu menekan arus lalu lintas produk ilegal di daerah perbatasan sebanyak 50 hingga 60 persen.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono Sutiarto mengatakan, barang elektronik dan makanan minuman menjadi komoditas yang banyak masuk ke Indonesia melalui perbatasan secara ilegal. Daerah Batam, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat menjadi area yang rawan. "Ketiganya mendapatkan prioritas pengamanan," ucapnya ketika ditemui Republika.
Menurut Veri, arus barang ilegal ini berdampak merugikan pelaku usaha, terutama menurunkan profit. Sebab, mereka harus melalui birokrasi dan memenuhi aturan berlaku yang membutuhkan biaya, tenaga serta waktu.
Sedangkan, produk yang masuk secara ilegal tidak melakukannya, sehingga berpotensi memiliki margin keuntungan lebih besar apabila dijual dengan harga sama.
Veri mengakui, sampai saat ini belum ada data kerugian pendapatan akibat arus lalu lintas barang di daerah perbatasan secara ilegal ini. Ia masih menghitung kerugian negara dari barang selundupan sejak pertama kali menjalin kerja sama dengan TNI pada 2013.
“Kalau kita lihat dari kasus minuman beralkohol yang 80 persen ilegal, potensi pendapatan yang hilang Rp 1 triliun lebih. Itu baru satu komoditas,” ujarnya.
Di samping dampak ekonomi, Veri menambahkan, barang selundupan berpotensi menimbulkan kerugian dari sisi kesehatan konsumen. Sebab, kualitas dan keamanan produk yang masuk melalui cara ilegal tidak dapat dipastikan oleh lembaga bersangkutan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, wilayah perbatasan sebagai salah satu pintu gerbang masuknya barang yang berasal dari luar negeri tentunya berpotensi menimbulkan risiko. "Maraknya barang yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup dapat membahayakan konsumen atau bahkan menjadi risiko keamanan negara," ucapnya.
Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan dan tindak lanjut dari nota kesepahaman Kemendag dan TNI Angkatan Darat yang telah ditandatangani pada 23 Juli 2013 dan berakhir pada 23 Juli 2018.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI, koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, pendayagunaan sumber daya, sosialisasi bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, pertukaran data dan informasi, dan pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan.
Dengan kerja sama pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen ini, Enggar berharap, peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dapat diminimalisasi. Di sisi lain, perlindungan konsumen dapat segera terwujud, kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan baik. "Kepastian hukum kepada pelaku usaha juga menjadi lebih tegas," tuturnya.
Jumlah sumber daya manusia pelaksana pengawasan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen yang berjumlah 56 orang, PPNS Perdagangan berjumlah 57 orang, Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang berjumlah 41 orang, Petugas Pengawas Tertib Niaga berjumlah 55 orang, dan Petugas Pengawas Metrologi sebanyak 11 orang.
Demi kelancaran proses pengawasan, sangat diperlukan dukungan dari TNI, khususnya di wilayah yang tidak dapat dijangkau para pelaksana tugas pengawasan Kemendag.
Enggar menuturkan, Kemendag tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. "Untuk itu, sinergitas penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan antara Kemendag dan TNI menjadi sangat penting dilakukan," katanya.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman ini, telah disusun perjanjian kerja sama antara Ditjen PKTN dengan TNI tentang Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan NKRI, yang direncanakan akan ditandatangani secara antar-dua instansi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika