REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg meminta Rusia mematuhi perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces Treaty (INF). Sebab ia tidak menghendaki adanya perang dingin dan perlombaan senjata baru.
“Aliansi Barat tidak mencari perlombaan senjata baru, tapi Rusia harus menanggapi kekhawatiran mengenai kepatuhannya terhadap perjanjian INF. Kami tidak menginginkan Perang Dingin baru, kami tidak menginginkan perlombaan senjata baru,” ujar Stoltenberg dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (24/10), dikutip laman Sputnik.
Pernyataan Stolbenberg berkaitan dengan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik negaranya dari perjanjian INF. Sebab menurut Trump, Rusia telah melanggar perjanjian tersebut dengan mengembangkan sistem rudal 9M729. NATO menilai alasan di balik rencana Trump menarik AS dari INF cukup logis.
“Semua sekutu setuju bahwa AS sepenuhnya memenuhi (perjanjian INF). Masalah, ancaman, dan tantangannya adalah perilaku Rusia,” kata Stoltenberg.
Ia mengungkapkan pembicaraan untuk mengadakan pertemuan Dewan NATO dengan Rusia sedang berlangsung. Namun Stoltenberg belum dapat memastikan kapan pertemuan itu akan digelar.
Perjanjian INF ditandatangani Uni Soviet dan AS pada 8 Desember 1987 di Washington. Perjanjian itu mewajibkan kedua belah pihak menghancurkan persediaan rudal balistik dan rudal jarak menengah dengan jangkauan 500-5.500 kilometer. Perjanjian INF telah berkontribusi melenyapkan 2.700 rudal balistik dan jelajah pada pertengahan 1991.
Sejak 2014, AS telah menuding Rusia melanggar perjanjian tersebut. Tudingan itu berulang kali dilayangkan oleh AS, tapi Rusia tetap membantah. Moskow sempat menuding balik Washington sebagai pihak yang melanggar INF.
Pekan lalu Trump telah mengumumkan akan menarik AS dari INF. Menurut Trump, rencananya itu hanya bisa dibatalkan bila Rusia menghentikan pembangunan persenjataan nuklirnya. Trump pun telah menyatakan bahwa AS siap meningkatkan senjata nuklirnya.
Baca: Rusia Cari Dukungan Internasional untuk Perjanjian Nuklir
Ikuti Whatsapp Channel Republika