REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyatakan, rasio kewirausahaan Indonesia naik dalam empat tahun terakhir. Bahkan sampai tutup tahun ini, rasionya akan berada di atas lima persen.
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak pada peningkatan rasio kewirausahaan.
"Tahun 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, tahun 2016 naik menjadi 3,1 persen," katanya di Jakarta, Rabu (24/10).
Ia menambahkan, kenaikan itu juga didukung adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta.
"Saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas lima persen," katanya.
Kenaikan rasio kewirausahaan itu juga dianggap sebagai salah satu pencapaian yang layak diperhitungkan selama empat tahun kinerja Pemerintah Jokowi-JK khususnya pada sektor koperasi dan UKM. Puspayoga mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM dalam empat tahun terakhir, menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain.
Kewirausahaan dinilainya sangat penting untuk menumbuhkan budaya ekonomi mandiri sehingga semangat masyarakat bukan pencari kerja melainkan pencipta lapangan kerja, katanya.
Menteri Puspayoga yakin tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7 persen), Malaysia (5 persen), dan Thailand (4 persen). Sejumlah program dilakukan, yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP dilaksanakan kerja sama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.
Melalui dua gerakan itu, diberikan pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Selain itu, gerakan memberikan fasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.
Sejalan dengan itu, Puspayoga menambahkan, pihaknya mendukung penguatan UMKM agar berdaya saing, maka KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan. Dari target penyaluran KUR sebesar Rp 123,6 triliun pada 2018, per-September 2018 sudah tersalurkan sebesar Rp 100,1 triliun kepada 3.797.547 orang.
Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).
"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," kata Menkop.
Selain KUR, kata Menkop, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodasi keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika