REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus bisa memastikan agar pasokan beras aman hingga datangnya musim panen. Musim kekeringan dinilai berdampak pada waktu tanam petani.
"Hal ini dikarenakan adanya musim paceklik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman, Kamis (25/10).
Menurut dia, musim paceklik dicemaskan akan berimbas pada mundurnya musim tanam padi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini akhirnya akan menyebabkan mundurnya masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada Februari 2019.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana kekeringan saat ini sedang melanda 11 provinsi, 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. Sebagian besar daerah yang terkena merupakan sentra beras dan jagung, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya.
Untuk itu, Ilman menyatakan agar pemerintah harus bisa menjamin bahwa stok beras yang ada di Bulog masih mencukupi sehingga impor tidak perlu dilakukan hingga akhir tahun. Namun, pasokan yang ada juga harus mencukupi hingga datangnya musim panen dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi.
"Menimbang adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa stok beras yang ada di Gudang Bulog tak hanya harus mencukupi permintaan hingga akhir tahun namun juga mencukupi hingga masa panen mendatang. Menggunakan parameter harga untuk melihat jumlah pasokan beras sangat penting untuk membaca pergerakannya," jelas Ilman.
Agar tetap menjaga harga beras stabil dan masih dalam jangkauan masyarakat, pemerintah perlu melakukan estimasi permintaan beras dengan baik. Apabila stok yang dimiliki Bulog sudah menipis ketika awal tahun dan mengancam kenaikan harga drastis hingga masa panen tiba, pertimbangan melakukan impor patut diperhitungkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengadaan data luas panen dan produksi padi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat. "Kita melihat kebijakan itu, akan lebih tepat dia diambilnya," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (24/10).
Darmin mengatakan, melalui pengadaan data mengenai pasokan beras yang lebih tepat dan akurat, keputusan yang diambil pemerintah tidak terlambat, seperti yang terjadi saat ini.
Kondisi pasokan beras saat ini sedikit tersendat sehingga harga komoditas pangan tersebut mengalami kenaikan pada periode September-Oktober. Pasokan beras yang terhambat ini bisa menyebabkan kenaikan inflasi, seperti Filipina yang terlambat dalam menambah stok melalui impor.
"Filipina tidak mau impor tahun ini, tapi Agustus kemarin inflasinya di atas enam persen, padahal biasanya paling-paling dua persen," ujarnya.
Baca juga, BPS: Surplus Produksi Beras Indonesia 2,85 Juta Ton
Ikuti Whatsapp Channel Republika