REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) akan menarik semua senjata api dan menghancurkan pos penjagaan di desa perbatasan Panmunjeom. Pernyataan itu diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Korsel pada Kamis (25/10).
Desa Panmunjeom yang juga dikenal sebagai Joint Security Area, secara historis telah menjadi pusat perhatian dan lokasi kunci untuk diplomasi antara kedua Korea sejak perpecahan mereka pada 1953. Perbatasan sepanjang 250 km itu adalah satu-satunya tempat tentara Korut dan pasukan Komando PBB yang dipimpin AS berdiri berhadap-hadapan.
Juru bicara kementerian, Choi Hyun-soo, mengatakan perlucutan senjata akan mulai dilakukan pada Jumat (26/10). Langkah itu diambil setelah hubungan diplomatik kedua negara semakin mencair.
"Saya tahu hal itu akan berjalan sesuai rencana," kata Choi kepada wartawan, dikutip Channel News Asia.
Panmunjeom adalah tempat ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea. Wilayah itu adalah zona netral, sebelum terjadi "insiden pembunuhan kapak" pada 1976.
Saat itu, tentara Korut menyerang seseorang yang berusaha menebang pohon di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ). Insiden tersebut menyebabkan dua perwira militer AS tewas.
Menurut pakta militer yang ditandatangani antara kedua Korea bulan lalu, setelah didemiliterisasi, desa Panmunjeom akan dijaga oleh 35 personel tak bersenjata dari masing-masing pihak. Kebebasan bergerak juga akan diizinkan bagi pengunjung dan turis.
Korsel dan Korut yang secara teknis masih berperang, setuju untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi ketegangan militer di perbatasan mereka. Hal itu telah dibahas dalam pertemuan di Pyongyang bulan lalu antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong-un.
Pekan lalu, kedua belah pihak telah menarik ranjau darat di Panmunjeom, sebagai bagian dari kesepakatan. Pertemuan Moon dan Kim pada September lalu adalah pertemuan ketiga tahun ini, sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan di semenanjung.
Kedua Korea dan Komando PBB (UNC), yang ikut andil dalam mempertahankan yurisdiksi atas setengah bagian selatan Panmunjeom, akan melakukan verifikasi bersama pada Sabtu (27/10). Kepala UNC, Jenderal AS Vincent Brooks, mengatakan kepada wartawan pada Agustus lalu, ia mendukung inisiatif yang dapat mengurangi ketegangan militer antara kedua pihak.
Namun, dia menambahkan, sebagai komandan gabungan pasukan AS-Korsel, salah satu perannya yang lain memastikan tingkat risiko yang wajar dalam rencana Seoul untuk membongkar pos-pos penjagaan di dekat DMZ.
Ikuti Whatsapp Channel Republika