REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa aksi yang tergabung dalam Barisan Nusantara Bela Tauhid (BNPT) menuntut Menko Polhukam, mempertemukan seluruh ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dengan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Hal itu disampaikan saat aksi terkait insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menyambut baik adanya keinginan GNPF bertemu dangan KH Said Aqil dan Yaqut Cholil. Menurut dia, silaturahim antarumat harus terus dijalin. "Ya silakan saja, yang namanya silatruahim kan baik-baik saja. Ya kalau mau tabayun apa silahkan saja," ujar dia di depan Kantor PBNU, Jumat (26/10).

Menurut Helmy, pihaknya akan menunggu undangan untuk bertemu. "Ya terserah saja itu kan bisa kapan saja," ujarnya.

Selain menuntaskan kasus pembakaran bendera tauhid, Wakil Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ja'far Sidhiq mengatakan, BNPT juga menuntut Menko Polhukam memepertumukan selurut ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dengan Ketua GP Ansor Yaqut dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

"Kita tunggu, kapan kita akan dipertemukan," kata.

Ja'far mengatakan, pihaknya akan terus mengawal langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait pembakaran bendera tauhid. Jika tuntutan itu tak ditindaklanjuti, massa akan kembali dengan aksi yang lebih besar pada 2 November 2018.

Ia juga menginginkan langsung bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto. Rencananya, pada aksi 2/11 mendatang, massa akan kembali mendatangi Kemenko Polhukam untuk menagih janji dan melanjutkan long march ke Istana Negara.

Sementara, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letnan Jenderal TNI Agus Surya Bakti mengatakan, tuntutan peserta aksi sudah diterima. "Intinya kita sudah ketemu, saran sudah dicatat semua. Catatan itu jangan hanya menjadi catatan, tapi sampaikan kepada pak Wiranto," kata dia di depan ribuan massa yang hadir di depan Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika