REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Mandiri bertemakan “Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju”, yang merupakan rangkaian acara Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental, diselenggarakan di Hotel Four Points, Manado Sulawesi Utara, Sabtu (27/10). Rembuk ini merupakan ajang diskusi dan evaluasi mengenai implementasi Gerakan Indonesia Mandiri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Acara Rembuk Nasional menghadirkan panelis dari kementerian dan akademisi yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono. Seluruh Deputi di lingkup Kemenko Perekonomian juga hadir dalam rembuk nasional ini.
Dalam paparannya, Susiwijono, mengemukakan bahwa saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor perekonomian Indonesia masih aman. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah mampu menjawah berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia.
Talkshow Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju.
“Ekonomi global saat ini sedang menghadapi situasi ketidakpastian yang juga berdampak pada tekanan yang terjadi di sektor eksternal Indonesia. Namun, secara umum, perekonomian Indonesia masih cukup kuat dan hal ini dapat dilihat dari cadangan devisa yang memadai untuk pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar yang masih dapat dikendalikan,” jelas Susiwijono seperti dalam siaran pers, Ahad (28/10).
Selanjutnya, untuk menjawab berbagai tantangan perekonomian global yang dinamis, Pemerintah Indonesia berfokus untuk melakukan berbagai langkah strategis yang meliputi deregulasi, inklusi finansial melalui Kredit Usaha Rakyat, dan peningkatan kualitas SDM nasional melalui pelatihan vokasi. Seluruh upaya ini juga merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari dan mandiri di sektor perekonomian.
Terkait deregulasi, Susiwijono menjelaskan hingga Agustus 2017, pemerintah telah meluncurkan 16 paket kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk semakin meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. “Selain itu, 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Kebijakan ini merupakan langkah nyata dari Gerakan Indonesia Mandiri,” ungkap Susiwijono.
Selain itu, salah satu paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga mencakup layanan kemudahan dalam proses perizinan usaha yaitu Online Single Submissions (OSS). Melalui OSS ini, segala perizinan investasi dapat dilakukan secara online dan mampu melayani lebih dari 1.000 registrasi per hari serta menerbitkan lebih dari 700 Nomor Induk Berusaha (NIB) per-hari.
“Sistem OSS ini melayani perizinan selama 24 jam dalam seminggu dan kami bersyukur dengan adanya sistem ini peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berhasil meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018,” papar Susiwijono.
Untuk meningkatkan kemandirian perekonomian khususnya bagi wanita dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah mengimplementasikan inklusi finansial melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program ini, tingkat inklusi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari 36 persen pada 2014 menjadi 48,9 persen pada 2017.
“Inklusi keuangan melalui KUR merupakan langkah strategis untuk meningkatkan untuk semakin mendorong kemandirian ekonomi khususnya bagi wanita dan masyarakat berpenghasilan rendah” jelasnya.
Susi menambahkan bahwa sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi juga telah ditingkatkan, baik dari sisi kelembagaan, pemagangan, standar kompetensi, serta link and match vokasi dengan dunia usaha dan industri.
Rembuk nasional ini juga menyajikan lima talkshow yang bertemakan Kredit Usaha Rakyat, Pendidikan Vokasional, Infrastruktur, Perhutanan Sosial dan Karhutla, serta Online Single Submission (OSS). Rangkaian talkshow ini menghadirkan panelis dari seluruh deputi di lingkup Kemenko Perekonomian dan masyarakat yang telah merasakan dampak langsung dari berbagai kebijakan pemerintah di sektor ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika