REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sebagai pelaksana Gerakan Indonesia Tertib menyelenggarakan rembuk nasional bertemakan “Membangun Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Untuk Menjadi Agen Perubahan Dalam Mewujudkan Indonesia Tertib serta Patuh Hukum”, di Hotel Novotel, Manado Sulawesi Utara. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam Wiranto dan merupakan rangkaian acara dalam Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental yang diselenggarakan sejak tanggal 26 hingga 28 Oktober 2018.
Acara Rembuk Nasional juga menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang mendapatkan penghargaan dari Menko Polhukam atas kontribusinya dalam mengimplementasikan Gerakan Indonesia Tertib. Salah satu penerima penghargaan ini adalah Alexander Wongkar dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus bentuk tanggungjawab kepada kami untuk melaksanakan dan mewujudkan Indonesia tertib di bidang pelayanan gereja di tengah jemaat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Alexander seperti dalam siaran pers.
Selanjutnya, Alexander menjelaskan Gerakan Indonesia Tertib memiliki peran yang strategis untuk semakin menguatkan eksistensi Indonesia di dalam persaingan global. Ketertiban merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh Bangsa Indonesia.
“Di tengah-tengah persaingan antar bangsa, Gerakan Indonesia Tertib membuat Indonesia terus hadir dalam pergaulan berbangsa dan menjadi barometer perwujudan ketertiban,” ungkapnya.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing narasumber yaitu Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie; Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh; Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Chryshnanda Dwilaksana; Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalia; Direktur Prasarana Hubungan Darat Kemenhub Ir. Chandra Irawan; dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Leny Nurhayati Rosalin.
Menurut Ronny F. Sompie, pihaknya terus melakukan inovasi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya para pemohon paspor. Hal ini diwujudkan dengan antrian pembuatan paspor secara online.
“Kami tidak ingin para pemohon antre cukup lama di setiap kantor-kantor imigrasi ketika ingin membuat paspor. Dengan adanya antrian paspor online berbasis aplikasi ini, setiap pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk membuat paspor tetapi hanya cukup registrasi melalui aplikasi sehingga mereka mengetahui secara tepat jadwal pembuatan paspor,” jelas Ronny.
Selanjutnya, antrean pembuatan paspor secara online berbasis aplikasi yang sudah dilakukan oleh Ditjen Keimigrasian merupakan bentuk terobosan dan langkah nyata dari Gerakan Indonesia Tertib. Dengan adanya antrian secara online ini, maka Ditjen Imigrasi dapat menjauhkan para pemohon paspor dari calo-calo yang seringkali terlihat di kantor layanan imigrasi.
“Antrian paspor online berbasis aplikasi ini merupakan bentuk inovasi dan implementasi dari Gerakan Indonesia Tertib dan hingga saat ini sudah berhasil menjauhkan calo-calo dari para pemohon paspor sehingga proses ini menjadi tertib, cepat, dan transparan,” jelas Ronny.
Selain itu upaya implementasi Gerakan Indonesia Tertib juga dilakukan oleh Kemendagri melalui rekam cetak KTP Elektronik. Zudan Arif Fakhrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjelaskan sebanyak 187,5 juta penduduk Indonesia atau sekitar 97 persen telah memiliki KTP Elektronik.
“Capaian ini merupakan aksi nyata dari implementasi Gerakan Indonesia Tertib yang sudah dilakukan oleh Masyarakat Indonesia dan juga meruapakan cerminan dari tertib administrasi kependudukan karena dengan adanya KTP Elektronik, maka kita secara bertahap dapat mengurangi adanya penduduk dengan identitas ganda,” jelas Zudan
Menurut Zudan, masih terdapat sekitar tiga persen masyarakat yang masih belum memiliki KTP Elektronik dan hal ini akan terus dievaluasi oleh Kemendagri. “Harapan saya masyarakat segera melengkapi dokumen kependudukannya terutama KTP Elektronik dengan mendatangi kantor Dinas Dukcapil. Kesadaran masyarakat inilah merupakan upaya penting untuk mewujudkan Indonesia tertib,” pungkas Zudan.
Di akhir acara disimpulkan bahwa implementasi Gerakan Indonesia Tertib di berbagai sektor sudah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen bangsa terkait arti penting Gerakan Indonesia Tertib, maka seluruh pihak harus mempercepat implementasi dari gerakan ini baik di tingkat nasional maupun daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika