REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya politisi sontoloyo. Megawati menjelaskan perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR sekarang ini diumbar dengan keluar dari sistem tata negara. 

Akibatnya, ia mengatakan, ada perbedaan pendapat terkesan dijadikan sebagai ajang pertempuran yang tidak sehat. "Padahal kita ini satu bangsa satu negara. Siapakah yang akan terkena dampaknya di kemudian hari? Itu sebenarnya rakyat. Apakah kita selalu akan mempermainkan mereka (rakyat)?" kata Megawati usai menghadiri penganugerahan doktor kehormatan dari Universitas Negeri Padang untuk Dato Seri Anwar Ibrahim, Senin (29/10).

Megawati mengibaratkan, dalam sebuah negara ada tata kelola pemerintahan. Sementara dalam tata pemerintahan, ada saluran untuk memperdebatkan ide dan gagasan kebijakan, yaitu parlemen. 

Ia mengatakan, dalam DPR ada masing-masing fraksi yang diisi perwakilan dari partai politik yang lolos di parlemen. Baginya, tempat seperti itu harus dijadikan wadah kritik atas kebijakan pemerintah.

Menurut dia, politik harus dilakukan dalam kerangka kemaslahatan rakyat. “Kalau ada perbedaan, kita tidak perlu harus ikut mencaci-maki dan sebagainya," kata Megawati.

Karena itu, presiden ke-5 Indonesia itu menyerukan agar politisi mengutamakan tindakan dan ujaran yang memelihara persaudaraan antara warga sebangsa dan setanah air. "Mari perbedaan itu kita kelola dengan lebih aktif, tetapi sifatnya positif," ujar dalam menanggapi pernyataan politisi sontoloyo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau para politisi bertarung dengan cara adu program, gagasan, ide, prestasi, dan rekam jejak. “Kalau masih memakai cara lama, politik kebencian, SARA, adu domba itu namanya politik sontoloyo,” kata Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika