REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada kuartal III tahun ini mencatatkan kerugian sebesar Rp 18,4 triliun. Kerugian ini diebabkan oleh selisih kurs yang mencapai Rp 17,3 triliun. Padahal, jika tidak ada selisih kurs, paling tidak PLN bisa mengantongi laba sebesar Rp 9,6 triliun pada tahun ini.

Melalui laporan keuangannya, PLN mencatat pendapatan usaha pada kuartal III tahun ini sebesar Rp 200,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sekitar Rp 187,8 triliun. Hanya saja, pendapatan ini kemudian tergerus dengan beban usaha yang juga naik.

Beban usaha PLN tercatat pada kuartal III tahun ini mencapai Rp 224 triliun. Padahal periode yang sama tahun lalu, beban usaha PLN sebesar Rp 200 triliun. Beban usaha yang naik ini karena kenaikan bahan bakar dan pelumas yang semula Rp 85 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 101,8 triliun pada tahun ini.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono tidak menampik hal ini. Hanya saja, menurutnya, jika tidak ada persoalan kurs, PLN sebenarnya masih mengantongi laba. Beban selisih kurs yang cukup besar kemudian mengeruk keuntungan PLN.

"Kalau misalnya dilihat, kita sebenarnya masih mengantongi laba jika tidak ada selisih kurs," ujar Sarwono, Selasa (30/10).

Sarwono juga optimistis bahwa keuangan PLN sebenarnya masih sehat jika tidak ada persoalan kurs. Sarwono menjelaskan keuntungan PLN banyak dikatrol oleh pendapatan usaha dari penjualan tenaga listrik dan penyambungan pelanggan.

"Kuartal III tahun ini pendapatan PLN dari penyambungan baru saja mencapai Rp 5,2 triliun. Padahal tahun lalu, hanya mencapai Rp 4,9 triliun," ujar Sarwono.

Tahun depan untuk bisa menjaga kondisi keuangan PLN juga berusaha untuk menjaga pertumbuhan konsumsi listrik masyarakat. Hal ini selain berhubungan pada pendapatan usaha PLN dari konsumsi listrik juga bisa meningkatkan investasi PLN kedepan.

Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvie Rukman tak menampik pertumbuhan konsumsi listrik di atas enam persen ini memang di bawah target yang dipasang pada RUPTL 2017-2018 kemarin.

Syovie tak merinci mengapa pertumbuhan konsumsi tidak bisa mencapai angka 8,3 persen seperti yang tertuang dalam RUPTL 2017-2018. Namun, ia mengatakan paling tidak dengan peningkatan konsumsi disektor industri, bisa menjaga pertumbuhan konsumsi listrik ke depan.

"Saya sih berharapnya paling tidak pertumbuhan konsumsi bisa saya pertahanakan. Kalaupun ada adjustmen, tidak sedrastis RUPTL 2017. Asumsi pertumbuhan saya kan 8,3 persen, sekarang 6,8 persen. Paling tidak saya masih bisa mempertahankan konsumsi di atas enam," ujar Syofvie.

Pertumbuhan konsumsi ini nantinya sangat erat kaitannya dengan pergeseran jadwal COD (Commisioning Operating Development) proyek pembangkit 35 ribu megawatt. Ia mengatakan, jika konsumsi tidak tumbuh dengan baik maka hal ini tentu akan mempengaruhi keputusan PLN untuk bisa menetapkan proyek pembangkit listrik.

"Itu kan tergantung supply and demand. Kalau saya bisa pertahankan diangka tahun lalu, menggesernya bukan karena itu, tapi itu karena memang kesiapan dari pembangkitnya seperti apa," ujar Syofvie.

Berbagai upaya untuk bisa mempertahankan konsumsi pertumbuhan listrik dilakukan oleh PLN. Syofvie mengatakan salah satu pertumbuhan yang digenjot adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika