REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Program Dana Desa yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai hasil positif. Sejak kali pertama pada 2015, sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pembangunan di pedesaan bertumbuh pesat.

"Undang-undang desa sudah masuk tahun kelima, sementara program dana desa tahun keempat. Kami mencatat pembangunan infrastruktur sangat besar. Lebih dari 1.000 jembatan, ribuan MCK, turap, dan banyak lagi. Ini pencapaian terbesar di republik ini. Dengan capaian mencakup 74.958 desa telah mendapat rekor MURI di awal 2018,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Fachri saat membuka talkshow dan workshop bertajuk Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Lebak Banten di Islamic Center Bayah, Selasa (30/10).

Menurut Fachry, Presiden Joko Widodo beberapa kali telah berpesan bahwa penggunaan dana desa pada 2019 yang totalnya mencapai Rp 73 Triliun harus beralih dari pembangunan infrastruktur dasar menjadi peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini termasuk pengembangan usaha masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi serta jadi sumber pendapatan desa itu sendiri.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Fachri saat membuka talkshow dan workshop bertajuk Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Lebak Banten di Islamic Center Bayah, Selasa (30/10).

Pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan berlangsung efektif jika memiliki spesifikasi khusus bidang usaha. Maka, lanjut Fachri, setiap kepala desa di Lebak harus berani berpikir out of the box, atau melakukan inovasi.