REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Wiranto menanggapi rencana Aksi Bela Tauhid 211 yang akan dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) pada Jumat 2 November. Menurutnya, aksi tersebut hanya akan menyedot tenaga anak bangsa.
Wiranto merasa aksi semacam itu tak lagi cocok dengan kondisi berkabung bangsa atas insiden kecelakaan Lion Air beberapa waktu lalu. Apalagi air mata korban bencana gempa di Lombok, Palu dan Donggala juga belum kering.
"Kita melihat kegiatan demonstrasi semacam itu selain menghabiskan energi kita, tapi dalam konteks ini tidak relevan lagi dengan situasi terkini," katanya setelah rapat koordinasi tingkat Kementerian di kantor Kemenkopolhukam pada Kamis (1/11).
Ia menegaskan polisi telah bertindak tegas dalam menetapkan sejumlah tersangka. Ia menyarankan masyarakat mengikuti instruksi tokoh agama yang ingin mengakhiri masalah tanpa konflik berkepanjangan.
"Para tokoh agama dalam berbagai forum mengajak menyelesaikan masalah itu dengan cara musyawarah dengan cara ukhuwah, kebersamaan, kerukunan sesama bangsa Indonesia dan juga semangat tabayun mencari kebenaran. Jangan dengan kebencian," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku tak bisa menghentikan aksi unjuk rasa yang bakal dilakukan masyarakat. Pasalnya unjuk rasa ialah hak setiap warga di negara demokrasi. Ia hanya mengimbau supaya aksi tersebut berjalan damai.
"Kami mengimbau ke masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa, ketertiban, keamanan umum. Karena kita masih harus melakukan langkah-langkah ke depan membangun bangsa ini agar menjadi bangsa maju," ucapnya.
Diketahui, pada rapat kali ini dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Wakapolri Komjen Ari Dono, perwakilan Kemenkumham, perwakilan Kemendagri, Perwakilan Kejagung, perwakilan BIN dan perwakilan Kemenkominfo. Tema rapat membahas nasib ormas HTI dan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garut beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika