REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Tim Pembela Jokowi (TPJ) menilai laporan yang dilakukan Forum Advokat Rantau (Fara) kepada Bawaslu hanya mencari popularitas. Fara melaporkan kebijakan Presiden Jokowi membebaskan pembebasan biaya Tol Suramadu.

"Menanggapi laporan Fara ke Bawaslu, dapat dipahami sebagai upaya yang tidak logis dan tidak mendasar, atau setidak-setidaknya hanya mencari popularitas di tahun politik ini," kata Koordinator Pelaporan dan Advokasi TPJ, Chairil Syah, di Jakarta, Kamis (1/11). 

Chairil menegaskan kegiatan presiden dalam peresmian pembebasan biaya Tol Suramadu 27 Oktober 2018 adalah kegiatan kenegaraan. Kegiatan itu bukan agenda kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018.

"Masak, presiden melakukan tugas kenegaraan dibilang kampanye, itu ngawur," ujarnya.

Menurut advokat senior itu, Jokowi menggratiskan tarif Tol Suramadu karena memperhatikan keluhan masyarakat mengenai tingginya angka kemiskinan di Madura. Kemiskinan di wilayah itu mencapai angka 16 sampai 23 persen.

Selain itu, Jokowi juga melihat ketimpangan kemiskinan dibandingkan dengan kehidupan rakyat yang berada di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, yakni mencapai angka empat sampai 6,7 persen. Dia menegaskan Presiden Jokowi adalah negarawan yang memahami aturan main kampanye sehingga tidak akan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. 

"Jadi, kebijakan Presiden Jokowi yang menjadikan Tol Suramadu menjadi non-tol tentunya akan menjadi stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat yang tinggal di Madura," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika