REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melakukan upaya fisik dan non fisik sebagai antisipasi terhadap potensi bencana banjir pada musim hujan 2018-2019. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan sudah mulai pada bulan Oktober dan puncak musim hujan pada umumnya akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019.
Kementerian PUPR menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat. Seluruh balai/balai besar juga telah melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km dimana dari hasil penelusuran diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis yang kemudian telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km.
Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan banjir yang terjadi di kota akan menimbulkan kerugian lebih besar karena akan menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dari data Ditjen SDA terdapat 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.
“Di kota-kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder/kolam retensi 2 buah, dan pembangunan sistem pompa 2 unit pada tahun 2015-2018 dengan biaya Rp 4,4 triliun,” kata Hari.
Normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sebagai antisipasi banjir pada musim hujan.
Sementara secara nasional, ada beberapa upaya fisik yang telah dilakukan selama 2015-2018. Pertama, berupa pembangunan pengendalian banjir sepanjang 874 km dengan total biaya Rp 15,928 triliun. Kedua, rehabilitasi bangunan pengendali banjir sepanjang 196,36 km dengan total biaya Rp 1,276 triliun.
Ketiga, pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 14.280,24 km. Keempat, pemeliharaan kanal banjir sepanjang 434,88 km. Kelima, pemeliharaan badan sungai sebelum masuk musim hujan sepanjang 113,74 km di Balai Besar/Balai wilayah Sungai.
Dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Sebagai contoh Kementerian PUPR memiliki program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 km, namun saat ini baru selesai sepanjang 17 km.
“Pada tahun 2019, kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun apabila Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” kata dia.
Pembangunan bendungan kering Sukamahi.
Dalam pengelolaan banjir di Jakarta, Kementerian PUPR juga tengah membangun dua bendungan kering yakni Ciawi dan Sukamahi yang dapat mengurangi 30 persen debit banjir yang masuk ke Jakarta. Kedua bendungan ditargetkan rampung pada tahun 2020.
Mitigasi bencana banjir juga memerlukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain karena dilakukan dari hulu hingga hilir sungai. Di samping itu peran serta masyarakat juga diperlukan seperti merubah cara tanam di lereng bukit melalui penggunaan terasering.
Upaya nonfisik juga dilakukan Kementerian PUPR berupa penggunaan sistem prakiraan banjir serta peringatan dini, pemetaan kawasan beresiko banjir, peningkatan kesadaran masyarakat, penyiapan peralatan untuk keperluan pengelolaan banjir, penyiapan bahan banjiran.
Selain itu, seluruh balai/balai besar wilayah sungai juga telah menyiapkan alat peralatan sebanyak total 657 unit peralatan yang terdiri 122 excavator, 51 amphibious excavator, 96 dumptruck, 23 trailer truck, 75 pick up, 74 mobile pump, 196 perahu karet dan 20 mesin outboard. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah kantong pasir, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika