REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat sedang memantau kemungkinan ada campur tangan asing dalam pemilihan kongres pada Selasa (6/11). Hal itu diungkapkan seorang pejabat tinggi bidang intelijen, Rabu (31/10).
Pejabat tersebut juga mengatakan Pemerintah siap memberikan sanksi terhadap perusahaan apapun atau orang-orang yang melakukan campur tangan.
"Kami tetap mengkhawatirkan campur tangan datang dari Rusia, Cina, dan Iran," kata pejabat itu melalui telepon kepada para wartawan dalam rangka membahas rencana pemerintah pusat membantu pengamanan pemilihan umum 6 November.
Sang pejabat tidak memberikan keterangan rinci soal ancaman-ancaman spesifik. Namun, ia mengatakan masyarakat intelijen sedang bersiap-siap untuk melacak jati diri orang-orang yang mencampuri proses pemungutan suara.
Badan-badan intelijen AS telah menyimpulkan bahwa Rusia memang mencampuri pemilihan presiden AS 2016 dalam upaya untuk menyokong Donald Trump. Mereka juga baru-baru ini menuduh Moskow berupaya memengaruhi hasil pemilihan kongres pekan depan. Rusia telah membantah tuduhan tersebut.
Trump bulan lalu, ketika berbicara di Perserikatan Bangsa-bangsa, menuding Cina mencampuri pemilihan. Ia tidak memberikan bukti yang mendukung tuduhannya. Cina membantah tudingan Trump tersebut.
Trump pada September menandatangani perintah, yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap seseorang atau perusahaan yang diketahui mencampuri pemilihan, baik melalui peretasan ataupun penyebaran informasi yang salah. Biro Penyelidik Federal (FBI), Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan badan intelijen akan membantu upaya menggagalkan serangan digital pada pemilihan, kata beberapa pejabat. Gedung Putih akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut melalui Dewan Keamanan Nasional.
Departemen Kehakiman juga sedang berencana untuk meluncurkan "pos komando campur tangan pemilihan" pada hari pemungutan suara. Hal itu guna membantu FBI berkomunikasi cepat dengan kantor-kantornya di seluruh AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika