REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Lebih dari 1.000 pegawai tetap Google dan para kontraktor di Asia dan Eropa melakukan pemogokan singkat pada Kamis (1/11) siang, dengan harapan diikuti oleh seluruh karyawan di seluruh dunia. Hal itu mereka lakukan untuk memprotes terhadap seksisme, rasisme, dan tak terkendalinya kekuatan eksekutif di tempat kerja mereka.
Dalam pernyataannya pada Rabu (31/10), organisator pegawai meminta penggantian karyawan yang melakukan pelecehan seksual, serta menuntut mereka dengan proses yang adil. Kepala Eksekutif Google, Sundar Pichai mengatakan "para pegawai telah mengangkat ide yang konstruktif".
Ribuan pegawai memenuhi markas besar Eropa di Dublin sedikitnya setelah pukul 11.00 waktu setempat, sementara organisator membagikan foto di sosial media bahwa ribuan karyawan meninggalkan kantor Google di London, Zurich, Berlin, Tokyo, dan Singapore.
"Saya belum pernah mengalami pelecehan secara langsung, namun walaupun hanya satu orang yang mengalaminya itu sangatlah penting untuk kita, bagiku, ini untuk menunjukkan solidaritas kita," kata Kate, salah satu pekerja yang menggerakkan pemogokan di Dublin. Kantor Google di Dublin terdapat 7000 pegawai, fasilitas terbesar di luar AS. Dia menolak untuk memberikan nama lengkapnya.
Pegawai Google di Irlandia meninggalkan catatan di meja kerja mereka yang bertuliskan: "Saya tidak di meja kerja saya karena saya berjalan keluar bersama para pegawai Google dan kontraktor untuk memprotes pelecehan seksual, kelakuan tidak senonoh, kurangnya transparansi, dan budaya di tempat kerja yang tidak berlaku untuk setiap orang," pewarta nasional RTE melaporkan.
Ketidakpuasan antara 94 ribu pegawai Alphabet dan puluhan ribu lebih para kontraktor tidak terlihat berdampak pada saham perusahaan.
Menurut laporan New York Times pekan lalu yang mengatakan bahwa pada 2014 Google memberikan 90 miliar dolar AS pesangon kepada Wakil Presiden Senior, Andy Rubin setelah dituduh melakukan pelecehan seksual. Rubin membantah tuduhan tuduhan itu. Namun, Google tidak membantah laporan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika