REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan massa aksi 211  Awit Masyuri memintah Pemerintah Indonesia untuk memberi pernyataan resmi bahwa bendera berkalimat tauhid, bukan bendera milik salah satu ormas. Awit beralasan, selama ini terjadi perdebatan soal bendera ini, terlebih saat terjadi aksi pembakaran bendera tauhid di Garut, beberapa waktu lalu.

"Ada yang mengatakan ini bendera ormas, ada yang mengatakan bendera tauhid. Mudah-mudahan nanti clear tidak seperti ini lagi, kata Awit di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).

Saat bertemu dengan pihak Kemenkopolhukam, Awit meminta kalimat tauhid juga harus diakui sebagai kalimat yang mesti dimuliakan umat Islam. "Jangan sampai kedepan terjadi hal-hal seperti ini lagi," ungkapnya.

Sementara itu, saat bertemu dengan massa aksi, Menko Polhukam, Wiranto mengatakan bahwa hasil pertemuan itu akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya soal insiden pembakaran bendera Tauhid.

"Nanti diajak ormas lain untuk membahas masalah ini. Kalau tak hati hati ini akan membahayakan. Saya sampaikan pertemuan ini ke pak Jokowi," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam.

Selanjutnya, ia menyatakan akan mengumpulkan beberapa ormas untuk membahas mengenai permasalahan bendera tersebut. "Saya akan melakukan satu langkah untuk menginisasi antar ormas Islam yang memiliki kepedulian masalah kebangsaan kita. Karena ini tak bisa diselesaikan satu pihak," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika