REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'rif Amin, Ace Hasan Syadzily menilai aksi 211 terkait insiden pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, sudah tidak relevan lagi. Ace khawatir aksi tersebut ditunggangi kepentingan politis.
Ia mengatakan, pada aksi pertama, tuntutannya adalah melakukan proses hukum pada pembakar bendera. Tuntutan itu, kata Ace, sudah dilakukan. "Yang dituntut supaya diproses hukum kan sudah. Terus mau apa lagi?" tanya dia di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (2/11).
Ihwal tuntutan massa agar pemerintah mengakui bendera tauhid, Ace berpendapat, negara tak pernah mengakui bendera lain, selain Merah Putih. Karena itu, menurut dia, tuntutan massa agar pemerintah mengakui bendera tauhid tak berdasar.
Ace juga tak khawatir jika aksi itu dijadikan panggung politik bagi orang-orang yang tak suka dengan Jokowi. Menurut dia, aksi ini sama sekali tak berkaitan dengan Jokowi. Apalagi, hal yang dituntut massa tidak jelas subtansinya.
"Saya tidak ingin sebut aksi bela tauhid. Jadi ini gerakan yang dilakukan untuk mencoba, namanya juga usaha, untuk mengkapitalisasi kembali isu yang sebetulnya tidak relevan untuk kita angkat dalam konteks pilpres," katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri. Pasalnya, dua organisasi masyarakat (ormas) Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sudah sepakat menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI.