REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Arsul Sani mengaku akan mengintensifkan komunikasi dengan umat Islam. Menurut pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ini, komunikasi tidak sebatas lewat media komunikasi dan media sosial, tetapi dalam bentuk kunjungan dan pertemuan.
"Tetapi, yang lebih intensif lagi adalah dengan mengintensifkan kegiatan canvassing dalam bentuk kunjungan dan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan umat Islam," ujar Arsul Sani saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (3/11).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, pihaknya menyadari jika semua kebijakan yang terkait dengan umat Islam bisa digunakan untuk menyerang calon pejawat, yakni Joko Widodo. Oleh karena itu, TKN KIK akan melakukan komunikasi publik dengan berbagai elemen umat.
"Kami yakin pada akhirnya akan bisa menjelaskan bahwa yang selama ini diisukan terhadap Pak Jokowi dan pemerintahannya adalah suuzan," ujar dia.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby menilai isu pembakaran bendera berlanjut hingga aksi massa berpotensi dimanfaatkan lawan politik untuk menjatuhkan citra pejawat. Dalam beberapa rilisnya, LSI menyebut pemerintahan Jokowi sering dianggap tidak ramah terhadap umat Islam.
"Harusnya memang peristiwa atau kebijakan yang kemudian akan memperkuat sentimen itu harus dikurangi oleh Pak Jokowi karena imej itu masih ada," kata dia di kantor LSI, Jakarta Timur, Jumat (2/11).
Dalam kasus ini, beberapa kelompok Islam tertentu tetap beranggapan yang dibakar beberapa waktu lalu merupakan bendera tauhid dan menginginkan penegakan hukum yang adil. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai pemerintah ini adil dalam penegakan hukum.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai kasus pembakaran bendera tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan citra pejawat dalam pemilihan presiden 2019.
“Harus dilihat kasus pembakaran bendera itu tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi,” kata dia, Sabtu.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, seluruh pihak sepakat kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid ditangani aparat kepolisian. Dia pun meminta masyarakat menyerahkan kasus tersebut sesuai mekanisme hukum Indonesia.
Ace mengatakan, kepolisian sudah bekerja dengan serius menangani kasus pembakaran bendera tersebut. Pelaku pembakaran bendera dan pembawa bendera juga sudah diproses hukum.
Ace menegaskan, kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat (Jabar), beberapa hari lalu tidak ada kaitannya dengan Jokowi-Ma'ruf. Oleh karena itu, apabila ada yang menggiring isu tersebut untuk menjegal pasangan nomor urut 01, dia meminta bukti dan fakta terkait.
Kubu Prabowo Bantah
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Gamal Albinsaid, membantah tudingan yang menyebut pihaknya memanfaatkan isu agama, seperti kasus pembakaran bendera tauhid, untuk menyerang Joko Widodo. Menurut dia, Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) lebih mengutamakan persatuan.
"Kami tidak pernah dan tidak akan pernah menggunakan isu-isu agama untuk pilpres 2019. Bagi kami, persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita sebagai bangsa jauh lebih berharga dari sekadar pilpres 2019," ujar dokter berusia 29 tahun itu saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu.
Tidak hanya itu, Gamal juga mengatakan, pihaknya akan terus konsisten berupaya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan rasa saling menyayangi di antara masyarakat.
Menurut dia, BPN yakin, siapa pun yang memimpin Indonesia kelak harus mampu menjadi perekat antarwarga negara. Presiden yang baru harus mampu membangun persaudaraan dan kerukuan antar warga negara.
"Dalam kontestasi pilpres 2019 ini, kami berkomitmen untuk membangun politik yang bermartabat, politik yang beretika, dan politik yang beradab," ujarnya.
(ed: a syalaby ichsan)
Ikuti Whatsapp Channel Republika