Senin 05 Nov 2018 20:22 WIB

Presiden Sisi Serukan Stabilitas di Kawasan Arab

Mesir mencoba untuk memulihkan kondisi internal Palestina.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi.
Foto: Reuters
Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi menyerukan stabilitas di kawasan Teluk Arab, termasuk Qatar. Menurutnya stabilitas merupakan elemen penting di kawasan tersebut.

"Kawasan (Teluk) tidak menanggung apa pun kecuali stabiltas,” ujar Sisi pada sebuah sesi yang diadakan di sela-sela forum pemuda yang digelar di resor Laut Merah Sharm El Sheikh, dikutip laman Middle East Monitor, Senin (5/11).

Sisi pun merespons pertanyaan tentang dukungan Mesir untuk Arab Saudi terkait perselisihannya dengan Qatar. “Apakah ketidakstabilan saat ini di wilayah tersebut cukup? Haruskah saya menjaga stabilitas Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Qatar atau tidak? Saya menjaga stabilitas setiap negara karena kawasan Arab tidak menanggung apa pun kecuali hal ini,” ucapnya.

Baca juga, Erdogan Ikut Mediasi Konflik Qatar dan Saudi.

Pada Juni 2017 Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara kemudian memblokade seluruh akses dari dan menuju Qatar.

Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung dan penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut pun segera dibantah oleh Doha.

Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi.

Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Selain perihal krisis Teluk, Sisi juga mengomentari konflik di internal Palestina. Ia mengungkapkan Mesir berusaha memulihkan perselisihan antara Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah dan Hamas yang berbasis di Jalur Gaza. “Harus ada satu otoritas dan satu kepemimpinan untuk Palestina di Gaza dan Ramallah. Semua pihak harus mengakui untuk melayani kepentingan terbaik Palestina,” ujarnya.

Sisi pun sempat menyinggung tentang rencana perdamaian Israel-Palestina yang hendak  dipromosikan Amerika Serikat (AS). Konsep perdamaian itu dikenal dengan istilah “Deal of the Century”.

Sisi mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang konsep perdamaian tersebut. “Saya tidak memiliki rincian (tentang Deal of the Century) dan kami tidak akan memaksakan apa pun pada rakyat Palestina,” katanya.

Palestina diketahui telah menolak konsep "Deal of the Century" yang hendak diperkenalkan AS. Sebab dalam konsep tersebut AS tak lagi mencantumkan pembahasan tentang Yerusalem dan hak jutaan pengungsi Palestina untuk kembali ke tanahnya yang kini diduduki Israel.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement