REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan merger atau penggabungan terhadap 110 sekolah dasar (SD) negeri di Kota Bekasi tahun depan. Rencananya, 110 SD ini digabung menjadi 50 SD.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan, sekarang ini sedang proses pendataan dan pengamatan untuk melakukan penggabungan. “Mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru, atau triwulan I 2020 bisa dieksekusi,” kata Ali kepada Republika.co.id usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/11) sore.
Ali menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan karena jumlah SD di Bekasi terlalu banyak. Saat ini, jumlah SD negeri di Bekasi sebanyak 430 sekolah.
Jumlah SD yang terlalu banyak tersebut memunculkan persoalan lain. Ia menjelaskan banyak SD yang tidak memiliki sarana prasarana sesuai standar, termasuk kelayakan ruang kelas.
Ia menambahkan sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standar itu menumpang ke SD lain. Alhasil, terdapat lebih dari satu SD di satu lokasi.
Kemudian, ia menyatakan, jumlah murid terlalu sedikit. Karena itu, Ali mengatakan, penggabungan akan dilakukan terhadap SD yang hanya memiliki murid kurang dari 200 murid.
“Jadi SD-SD yang muridnya hanya sedikit ya kita gabung saja. Tidak ada masalah," ujar dia.
Namun, ia mengatakan, opsi penggabungan tidak dilakukan jika sekolah dengan jumlah siswa 200 anak itu berada satu wilayah. “Kami tidak merger kalau itu sekolah satu-satunya di wilayah itu, karena kasihan nanti anak-anak mau sekolah jadi jauh,” katanya.
Dengan kebijakan ini, Ali menjelaskan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan efisiensi. Ia menerangkan efisiensi yang dimaksud yakni soal sumber daya manusia (SDM), tenaga pendidik, serta penggunaan anggaran di sektor pendidikan.
Ali mengatakan bekas bangunan SD yang dimerger akan diubah menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebab, jumlah SMP negeri di Kota Bekasi sebanyak 49 sekolah. "Perbedaan jumlah SD dan SMP di Bekasi sangat jauh,” kata dia.
Ali menuturkan, sembilan unit SD negeri yang dimerger akan diubah menjadi SMP. Dengan demikian, Kota Bekasi akan memiliki 320 SD negeri dan 58 SMP negeri.
Ali mengatakan Bekasi masih membutuhkan tambahan SMP negeri. Jumlah SMP negeri yang tidak sebanding dengan jumlah SD negeri ini membuat SMP negeri hanya bisa menampung 26 persen lulusan SD negeri.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daddy Kusradi mengatakan, masalah SD negeri di Bekasi bukan hanya soal jumlah, melainkan juga lokasi. Ia mengatakan banyak SD negeri yang terletak di lokasi yang sama.
Ia mencontohkan seperti SD Jatiasih I, II, III, dan IV Kota Bekasi. Empat sekolah tersebut berada di satu wilayah dan masing-masing sekolah memiliki jumlah murid kurang dari 150 anak.
Ia mengatakan banyak pula sekolah yang tidak memiliki fasilitas lapangan yang cukup untuk melakukan upacara, olah raga, serta kegiatan belajar mengajar lainnya. "Ini tidak efektif. Jadi kebijakan kami di Komisi IV meminta Pemkot untuk mengevaluasi itu," ujar dia.
Ke depan, kata dia, DPRD Kota Bekasi meminta Pemkot Bekasi untuk lebih fokus mendirikan SMP negeri. Sebab, 56 Kelurahan yang ada di Bekasi tidak seluruhnya memiliki SMP.
Itu bisa dilihat dari jumlah SMP yang hanya 49 unit. Belum lagi jumlah SMA dan SMK yang hanya sekitar 20 sekolah. Daddy mengatakan, target ke depan, masing-masing kelurahan harus memiliki satu SMP serta dua SMA per kecamatan.
