REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam salah satu janji kampanyenya bertekad untuk menyetop impor jika ia terpilih sebagai presiden di Pilpres 2019. Menurut calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin, hal itu masih sulit untuk diwujudkan.
"Ya saya kira kalau kita (Indonesia) masih sulit ya (untuk tidak impor)," kata ujar Ma'ruf di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Selasa (6/11).
Menurut Ma'ruf, rencana Prabowo untuk menghentikan transaksi impor sulit dilakukan. Mengingat, kata Ma'ruf, masih banyak kebutuhan pokok yang tidak tersedia di Indonesia.
“Saya kira kita hanya mengimpor barang yang memang masih kurang dan sangat kita butuhkan tapi tidak tersedia, dan itu tidak berlebihan. Jadi harus seimbang saja," tambah dia.
Meski demikian, KH Ma’ruf mengakui akan lebih bagus jika Indonesia mampu mengurangi kuantitas pengimporan barang, dan lebih mengandalkan produk dalam negeri. Dia juga mengutarakan salah satu rencananya bersama Jokowi untuk meningkatkan ekspor di bidang pertanian.
“Ya penguatan kedaulatan pangan. Pertaniannya diperkuat, berasnya, kebutuhan pokok lain, jagungnya kalau bisa sampai bisa ekspor," kata KH Ma’ruf.
Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor apa pun jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan peserta Tabligh Akbar dan Deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Kopassandi) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (4/11).
"Saya bersaksi di sini kalau insya Allah saya menerima amanah rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan impor apa-apa, saudara-saudara sekalian. Kita harus dan kita mampu swasembada pangan," kata Prabowo.
Tak hanya pangan, Prabowo juga menyerukan swasembada energi jika ia menjadi presiden. "Kita juga harus dan mampu swasembada energi, swasembada bahan bakar. Kita nggak perlu impor 1,3 juta barel tiap hari. Kita nggak perlu kirim 30 miliar dolar AS tiap tahun ke luar negeri hanya untuk bayar bahan bakar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika